Penilaian Ahli tentang Penghargaan Pahlawan Nasional bagi Soeharto
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, memberikan pandangan terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Menurutnya, lebih tepat jika Soeharto dikenang sebagai pahlawan kemerdekaan dibandingkan dengan penganugerahan gelar nasional.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Zaki menilai bahwa kontribusi Soeharto pada masa perang melawan penjajahan cukup signifikan. Salah satu peran yang mencolok adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ia mengatakan bahwa Soeharto merupakan salah satu inisiator utama serangan tersebut, di mana TNI berhasil menguasai Yogyakarta.
“Gelar pahlawan kemerdekaan saya kira lebih objektif dan dapat diterima banyak elemen bangsa,” ujar Zaki saat dihubungi.
Menurutnya, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menimbulkan perdebatan moral dan politik yang tajam di masyarakat. Selain itu, gelar tersebut justru berpotensi memudarkan semangat reformasi.
Ia menjelaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan secara selektif karena mencerminkan martabat bangsa dan standar moral publik. “Pemberian penghargaan Pahlawan Nasional mencerminkan kepada tokoh tertentu menjadi tolak ukur dignity atau martabat kita sebagai bangsa. Bukan main-main, bukan juga soal kompromi politik,” jelas dia.
Karena itu, Zaki mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan perpecahan politik. “Menimbang penolakan luas dari masyarakat, terutama para aktivis dan akademisi, pemerintah harus lebih bijaksana. Tunda pemberian Pahlawan Nasional untuk Soeharto,” imbuhnya.
Usulan Bahlil Lahadalia
Sebelumnya, rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai sorotan banyak pihak, karena sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu. Namun, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar seluruh presiden Indonesia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Selain Soeharto, ia juga menyebut Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh yang layak diberikan gelar pahlawan nasional.
“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah,” ujar Bahlil.
Perbedaan Pandangan
Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai kontribusi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ada pendapat bahwa Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penghargaan tersebut dapat menimbulkan kontroversi dan memengaruhi semangat reformasi.
Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan sejarah yang kompleks. Setiap keputusan terkait penghargaan nasional harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
