Hari Pahlawan Nasional 2025: Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November menjadi momen penting dalam sejarah bangsa. Biasanya, hari ini digunakan untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tahun 2025, ada yang berbeda. Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada hari ini.
Gelar tersebut akhirnya diberikan setelah tiga kali diusulkan. Presiden Prabowo Subianto akan langsung mengumumkan penganugerahan gelar itu dalam upacara di Istana Negara, Senin 10 November 2025. Soeharto menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang akan menerima gelar tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih sepuluh nama. Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu 9 November 2025. Meski Prasetyo belum menyebutkan nama-nama lainnya, ia memastikan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah dianggap berjasa bagi negara.
Tiga Kali Diusulkan
Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pengusulan belum dilanjutkan karena masih diperlukan proses “pengendapan.” Pada era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diusulkan, tetapi keputusan tidak diambil pemerintah. Tahun 2025 menjadi ketiga kalinya usulan kembali dibahas hingga akhirnya ditetapkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional.
Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun bagi Soeharto untuk memperoleh gelar ini. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa beberapa nama lain juga telah diajukan sebelumnya, termasuk dari tahun 2011 dan 2015.
Proses Panjang dari Tingkat Daerah
Fadli Zon, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), menjelaskan bahwa pengusulan gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif. Setiap nama yang diajukan harus melewati proses penilaian berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota. “Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
Setelah dinilai di tingkat daerah, berkas nama-nama tokoh diteruskan ke tingkat provinsi, lalu dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial untuk dikaji lebih mendalam. Fadli menegaskan bahwa semua nama yang diajukan telah melalui kajian, penelitian, dan rapat terkait.
Dasar Penetapan
Dalam proses penilaian, salah satu jasa Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu momen penting karena munculnya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia. “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
Tanggapan Publik
Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto mendapat sorotan publik. Sebanyak 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan atas rencana penganugerahan tersebut. Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Soeharto memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
“Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” kata Gus Ipul saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu 9 November 2025. Ia memahami bahwa perdebatan mengenai rekam jejak Soeharto masih berlangsung di tengah masyarakat. Namun, ia mengajak publik melihat secara utuh perjalanan sejarah.
“Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya. Dia memastikan bahwa keputusan ini tetap berlandaskan kajian formal dan pertimbangan mendalam.
