Pengusulan 40 nama sebagai pahlawan nasional oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menjadi perhatian publik. Nama-nama yang diusulkan tersebut, termasuk Presiden ke-2 Soeharto, menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pengusulan ini bukanlah keputusan pribadinya. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai nama-nama yang diajukan sebagai pahlawan nasional dibuat melalui kesepakatan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Menurutnya, tim ini bertugas untuk menilai kelayakan setiap nama yang diajukan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Keputusan itu tidak berasal dari saya sendiri, tetapi dari keputusan tim," ujar Gus Ipul dalam sebuah pernyataan di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Selain Soeharto, terdapat juga nama-nama lain yang diajukan, seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis Marsinah. Dari puluhan nama tersebut, beberapa di antaranya sudah diputuskan sejak tahun-tahun sebelumnya, sementara yang lain baru saja ditetapkan pada tahun ini.
Proses pengajuan nama-nama tersebut dilakukan melalui tahapan yang panjang. Awalnya, usulan diterima dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian disampaikan ke tingkat gubernur, dan akhirnya dikirim ke Kementerian Sosial.
Setelah itu, nama-nama yang diajukan akan dibahas lebih lanjut oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), yang diketuai oleh Fadli Zon. Setelah proses tersebut selesai, usulan akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul meminta masyarakat untuk menghormati perbedaan pendapat terkait pengusulan ini. Ia menegaskan bahwa semua pertimbangan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
"Kami berharap, semoga wacana publik ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua," kata Gus Ipul.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik pengusulan tersebut. Amnesty International Indonesia menolak usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut mereka, Soeharto memiliki banyak kontroversi dalam sejarah, sehingga tidak layak mendapatkan gelar tersebut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa upaya memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat sejak 1998. Ia menilai, semangat reformasi bisa terancam jika pengusulan ini terus dilanjutkan.
"Karena Soeharto jatuh akibat protes publik yang melahirkan reformasi, maka memberikan gelar pahlawan nasional kepada dirinya bisa dianggap sebagai akhir dari semangat reformasi itu sendiri," ujarnya dalam pernyataannya, Kamis (23/10/2025).
Pengusulan ini masih menjadi topik hangat yang memicu diskusi luas di tengah masyarakat. Bagaimana proses penilaian dan pengambilan keputusan terhadap para tokoh yang diajukan tetap menjadi sorotan utama.
