Inisiatif Baru untuk Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Ada kabar baik bagi 111.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan calon nasabah KPR yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena adanya catatan utang kecil di bawah Rp 1 juta. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat mengambil langkah terobosan untuk memutihkan utang-utang kecil tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Langkah ini muncul saat pertemuan antara kedua menteri di Kantor Menteri PKP, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025). Pertemuan ini fokus pada dukungan pembiayaan dan percepatan program perumahan rakyat.
Purbaya menjelaskan bahwa masalah SLIK OJK (sebelumnya dikenal sebagai BI Checking) menjadi hambatan utama dalam permintaan perumahan. Banyak masyarakat yang sebenarnya layak, namun terhalang karena masih memiliki kewajiban pinjaman kecil.
"Saya sudah meminta kepada BP Tapera untuk melakukan pendataan calon debitur KPR yang terhambat karena memiliki pinjaman sampai Rp 1 juta untuk nantinya dapat diputihkan," ujar Purbaya menjawab Kompas.com.
BP Tapera melaporkan ada lebih dari 100.000 atau tepatnya 111.000 orang yang berada dalam kondisi ini. Komisioner BP Tapera menyebutkan angka tersebut, dan menurut Purbaya, jika utang di bawah Rp 1 juta diputihkan dan pengembang bersedia membayar, itu akan menjadi langkah yang sangat positif.
Langkah Tindak Lanjut yang Disepakati
Setelah pertemuan tersebut, langkah tindak lanjut langsung disepakati. Ara menyebutkan bahwa tindak lanjut dengan OJK akan dilakukan pada hari Senin (20/10/2025), dan Purbaya dijadwalkan bertemu langsung dengan OJK pada Kamis (23/10/2025).
Diharapkan, persoalan SLIK OJK ini dapat segera tuntas dan membuka pintu bagi ratusan ribu MBR untuk mengakses KPR subsidi.
Dukungan Anggaran yang Naik Signifikan
Selain solusi SLIK OJK, pertemuan tersebut juga mengukuhkan dukungan fiskal yang kuat dari Kemenkeu untuk program perumahan. Ara merinci dukungan finansial tersebut mencakup stabilitas bunga KPR Subsidi yang tetap dipertahankan pada 5 persen.
Kemudian, kenaikan kuota renovasi rumah melalui alokasi anggaran untuk Program Renovasi Rumah oleh Negara atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada tahun depan. Selanjutnya, kuota KPR Subsidi Tetap skema FLPP tahun depan dipertahankan tinggi, yaitu 350.000 unit.
Ara juga berhasil mendapatkan komitmen langsung dari Purbaya terkait pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian. "Terus terang kami selama ini ingin memanfaatkan aset-aset dari negara. Pak Menkeu langsung siapkan tiga lokasi. Saya juga akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan [terkait lahan sitaan]," ungkap Ara.
Sinergi antara Kemenkeu dan Kementerian PKP
Sinergi antara Kemenkeu dan Kementerian PKP ini menunjukkan komitmen Pemerintahan dalam mengatasi masalah perumahan secara holistik, mulai dari menghilangkan hambatan administratif seperti SLIK OJK hingga memastikan ketersediaan lahan dan dana.
"Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu," tutup Purbaya, optimistis bahwa kolaborasi antar kementerian akan mempercepat penyelesaian problem rakyat.
