Menteri Keuangan Kritik Ketidaktanggungjawaban Pertamina dalam Pembangunan Kilang Baru
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kritik terhadap PT Pertamina (Persero) yang dinilai kurang proaktif dalam membangun kilang baru. Menurutnya, pembangunan kilang merupakan langkah penting untuk meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM yang berdampak pada beban anggaran negara.
“Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun, kan? Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan bahwa upaya membangun kilang baru sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri, sehingga impor minyak dapat ditekan dan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.
Rekomendasi Pembangunan Kilang Tidak Diwujudkan
Purbaya menceritakan bahwa saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 2018, dirinya sempat merekomendasikan pembangunan kilang. Saat itu, Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang dalam lima tahun. Namun, hingga kini tidak ada satu pun kilang yang dibangun.
Ia menyoroti bahwa tawaran dari investor asal China pernah muncul, di mana Pertamina hanya diminta membeli produk kilang selama 30 tahun pertama. Setelah itu, kepemilikan kilang sepenuhnya akan dialihkan kepada Pertamina. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak karena Pertamina sudah merencanakan pembangunan sendiri.
“Jadi, masalahnya bukan karena kita enggak bisa bikin atau enggak bisa bangun proyeknya, cuma Pertamina memang malas-malasan aja,” katanya.
Ketergantungan Impor Minyak Masih Tinggi
Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor produk minyak, terutama dari Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dalam negeri belum sepenuhnya dipenuhi oleh kapasitas produksi nasional. Impor BBM terus menguras anggaran negara dan menyebabkan subsidi energi meningkat setiap tahun.
Purbaya menegaskan bahwa ia akan aktif mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina. “Saya bukan hanya sebagai penerima anggaran saja. Saya akan turun langsung untuk memastikan apakah proyek-proyek yang diusulkan tersebut benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Anggaran Subsidi dan Kompensasi Tahun Ini Capai Rp479 Triliun
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun 2025 sebesar Rp479 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari:
- Subsidi energi sebesar Rp183,9 triliun
- Subsidi non-energi sebesar Rp104,3 triliun
- Kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun
Hingga data per 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu APBN 2025. Total nilai subsidi dan kompensasi pada 2025 lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun.
Tahun lalu, alokasi subsidi dan kompensasi mencakup:
- Subsidi energi sebesar Rp177,6 triliun
- Subsidi non-energi sebesar Rp115,1 triliun
- Kompensasi energi sebesar Rp209,3 triliun
Purbaya juga menyatakan bahwa subsidi dan kompensasi tahun 2024 telah dibayarkan kepada PLN dan Pertamina.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!