Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Selama Satu Tahun
Lembaga riset Public Research on Governance (Prolog) baru-baru ini merilis hasil survei terkini mengenai kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam berbagai aspek utama, seperti efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.
Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan bahwa survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan. Dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dengan raihan 79,4 persen; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman 78,9 persen, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto 78,6 persen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” ujar Arifuddin dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).
Alasan Yandri Masuk Tiga Besar
Berbeda dari sejumlah survei lainnya, dalam survei ini, nama Yandri Susanto masuk tiga besar menteri dengan kinerja terbaik. Arifuddin menjelaskan, publik menilai Yandri Susanto masuk tiga besar karena keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan desa yang berorientasi pada hasil dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangan publik, Yandri dianggap mampu menjaga kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal dengan pendekatan yang partisipatif dan adaptif terhadap konteks sosial desa. Langkah-langkah kebijakan seperti percepatan penyaluran dana desa, penguatan BUMDes sebagai basis ekonomi komunitas, dan peningkatan kapasitas aparatur desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih terukur dan inklusif.
“Dalam konteks tata kelola, Yandri menjadi contoh bagaimana kebijakan desa bisa dijalankan dengan disiplin teknokratis tanpa kehilangan empati sosial,” ujar Arifuddin.
Sementara dari sisi kelembagaan, hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang beriringan dengan peningkatan kinerja Bumdes yang sudah ada selama ini membuktikan kapasitas Kementerian Desa dalam mengonsolidasikan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem tata kelola yang tidak hanya administratif, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi desa yang lebih nyata.
Metode Penelitian Survei
Adapun survei ini dilaksanakan pada 7 sampai 14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage stratified random sampling. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dan margin of error ±2,5 persen, berdasarkan Public Governance Performance Framework (OECD–UNDP).
Survei ini mencakup berbagai aspek penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan. Dari hasil survei, terlihat bahwa beberapa menteri teknis mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat, terutama dalam hal efektivitas kebijakan dan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Beberapa faktor yang dinilai oleh publik antara lain:
Efektivitas kebijakan – Bagaimana kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Manfaat publik – Sejauh mana kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Konsistensi antarprogram – Keselarasan antara berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan bersama.
Integritas pelaksanaan – Bagaimana kebijakan dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Empati dan responsivitas sosial* – Sejauh mana pemerintah responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan yang dijalankan. Dengan adanya indikator-indikator ini, pemerintah dapat lebih memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat dan bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja.
