Inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan
Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyerukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Sulteng. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap komitmen pemerintah provinsi yang berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi lintas sektor dan kolaborasi multipihak.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido, membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Acara tersebut digelar di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng, pada Kamis (7/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Legislator asal daerah pemilihan Morowali Bersaudara ini menilai bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan melalui bantuan konsumtif. Menurutnya, perlu adanya akses ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kemiskinan adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian khusus. Saya menilai perlu dibentuk satu badan ad hoc yang fokus menangani pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujar Syarifudin Hafid, Sabtu (8/11/2025).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0 persen pada akhir 2026. Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu sekitar delapan bulan untuk mencapai target tersebut. Menurut Syarifudin, kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Persoalan kemiskinan harus menjadi perhatian serius, bukan hanya oleh gubernur atau perangkat pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh jajaran pemerintah di tingkat kabupaten dan kota,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan menjadi langkah penting agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan Program 9 BERANI yang menjadi prioritas Pemprov Sulteng dapat tercapai dan tersinkronisasi dengan program prioritas pemerintah pusat.
Pemerintah pusat telah menetapkan tiga strategi utama dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berikut adalah strategi-strategi tersebut:
- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.
- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat agar daya beli meningkat.
- Menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan program terarah sesuai kondisi daerah.
Syarifudin berharap sinergi antara Inpres tersebut dan Program 9 BERANI dapat berjalan maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa 9 Program BERANI sangat relevan dengan instruksi Presiden soal pengentasan kemiskinan.
“Ikuti berita di Google News”
Dengan keseriusan Gubernur Sulteng dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat, ia optimistis Sulawesi Tengah dapat menjadi salah satu provinsi acuan di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan.
