aiotrade,
JAKARTA — Isu kenaikan batas minimal free float saham perdana menjadi 10% dinilai masih sulit untuk segera diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat ini saja banyak perusahaan tercatat (emiten) yang belum mampu memenuhi aturan free float minimal 7,5% yang berlaku di pasar modal Indonesia.
Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat menyampaikan bahwa persentase kepemilikan saham publik di beberapa emiten hanya berada di kisaran 4% hingga 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang perlu memperbaiki struktur kepemilikan sahamnya sebelum regulasi dinaikkan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sebelum batasnya dinaikkan, lebih baik OJK atau BEI fokus dulu pada perusahaan yang sudah ada karena banyak yang belum mencapai 7,5%,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.
Menurutnya, masalah menjadi lebih rumit karena sebagian porsi free float justru masih dikuasai oleh pihak satu grup, bukan investor publik murni. Ia menyarankan agar hal ini dicek kembali, karena beberapa emiten yang telah memenuhi syarat juga memiliki pemegang saham publik yang berasal dari grup yang sama.
“Harus diperbaiki dulu,” tambahnya.
Lebih lanjut, pasar saham Indonesia masih melihat kuatnya peran pemodal besar atau “bandar” dalam menentukan arah harga saham. Meski secara teori peningkatan free float akan meningkatkan kedalaman pasar, kenyataannya distribusi saham bisa berjalan tidak merata.
Tidak hanya itu, pelepasan kepemilikan saham juga harus dilakukan secara bertahap agar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak langsung mengalami penurunan drastis.
Teguh menilai pasar saham Indonesia masih kesulitan menyerap pelepasan saham tersebut. Hal ini dapat dilihat dari komposisi investor domestik yang menjadi penopang utama IHSG. Sementara itu, investor asing masih melakukan aksi keluar pasar.
“Nilainya Rp21 triliun bagi investor asing mungkin kecil, tapi kalau bagi investor domestik yang mendominasi itu berat,” imbuhnya.
Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah:
- Kesiapan emiten: Banyak perusahaan yang belum mampu memenuhi standar free float saat ini. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan perbaikan struktur kepemilikan saham.
- Kepemilikan saham oleh pihak grup: Masih banyak saham yang dikuasai oleh pemilik grup, bukan investor publik murni. Ini bisa mengurangi efektivitas kebijakan free float.
- Peran pemodal besar: Pemodal besar masih berpengaruh besar dalam menentukan arah harga saham, meskipun regulasi free float bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas.
- Distribusi saham yang tidak merata: Peningkatan free float bisa berdampak tidak merata jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
- Kesulitan pasar menyerap saham: Komposisi investor domestik yang mendominasi pasar membuat penyerapan saham yang dilepas lebih sulit dibandingkan investor asing.
Selain itu, kebijakan free float juga harus diiringi dengan langkah-langkah lain seperti peningkatan edukasi investor dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik spekulasi di pasar saham.
