Tanggapan Pemerup dan DPRD terhadap Raperda APBD 2026
Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (22/10/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Aris Widiarso dan dihadiri jajaran pejabat Pemkab Purbalingga.
Jawaban Bupati disampaikan oleh Wakil Bupati Dimas Prasetyahani mewakili Bupati Fahmi Muhammad Hanif. Ia menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2026.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kami berterima kasih atas pandangan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Pada prinsipnya, seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi dan Badan Anggaran,” ujar Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.
Target PAD dan Infrastruktur
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, ia menjelaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp 452,32 miliar yang akan dioptimalkan melalui pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD serta BLUD, dan pemanfaatan aset daerah. Untuk sektor infrastruktur, dialokasikan Rp 75,02 miliar untuk perbaikan jalan dengan target kondisi jalan mantap 81% dan Rp 6,05 miliar untuk rehabilitasi bendung dan irigasi.
“Kami berkomitmen memastikan pembangunan tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran demi efektivitas pembangunan daerah,” tegasnya.
Kehati-hatian Fiskal dan PBB-P2
Menanggapi Fraksi PKB, Wabup menegaskan penyusunan APBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan disiplin anggaran. Ia memastikan tidak ada kenaikan tarif maupun dasar pengenaan PBB-P2 pada 2026, bahkan dipertimbangkan pembebasan PBB-P2 untuk ketetapan di bawah Rp 5.000 atau Rp 10.000. Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) disebutnya sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif dan terarah.
Program Unggulan dan Dana Darurat
Menanggapi Fraksi PKS, Wabup mengapresiasi dukungan terhadap program unggulan “Alus Dalane” yang telah berjalan sejak 2025, dan akan dilanjutkan secara merata di seluruh kabupaten. Pemerintah juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp 2 miliar untuk penanganan bencana dan kebutuhan mendesak.
Peningkatan Laba BUMD dan Prioritas Sektor
Kepada Fraksi Golkar, Wabup menjelaskan peningkatan target laba BUMD 2026 terutama berasal dari Perumda Owabong, dengan strategi efisiensi biaya operasional, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan layanan. Pada RAPBD 2026, porsi belanja pendidikan direncanakan mencapai 35%, kesehatan 21%, dan transfer ke desa 19%.
“Melalui keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan, kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Prioritas Kesejahteraan Masyarakat
Menanggapi Fraksi Gerindra, Wabup menyepakati bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan DPRD, memperluas layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) dan Spesialis Keliling (Speling), serta mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah agar semua satuan pendidikan memiliki pimpinan definitif akhir 2025.
Sejumlah Sektor Lain yang Disoroti
Bupati juga menyoroti sektor olahraga dan ekonomi rakyat. Pemkab memfasilitasi atlet berprestasi, menata Purbalingga Food Center (PFC) sebagai pusat kuliner dan UMKM, serta mengembangkan 239 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi berbasis masyarakat.
Penyelesaian Hutang dan Mitigasi Bencana
Menjawab Fraksi Amanat Demokrat, Wabup menjelaskan hutang RSUD Goeteng Taroenadibrata untuk obat tahun 2024 telah dibayarkan. Strategi mitigasi menghadapi musim hujan 2025/2026 juga disiapkan melalui pemetaan wilayah rawan bencana, aktivasi posko siaga, dan peningkatan sistem peringatan dini.
Dukungan untuk Ekonomi Sirkular dan Bandara
Pemkab Purbalingga juga mendorong ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan memberikan dukungan terhadap Bandara Jenderal Besar Soedirman untuk memperkuat konektivitas serta sektor pariwisata dan investasi.
Kesimpulan
Wakil Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 akan menjadi instrumen keberpihakan pada masyarakat kecil. “Setiap program dan kegiatan pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Wabup menyampaikan terima kasih atas masukan seluruh fraksi DPRD. “Kami menyadari masih ada hal-hal yang perlu dibahas lebih dalam. Semua masukan dewan akan menjadi bahan penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan,” tutur Wakil Bupati.
