Kebijakan Iran Terhadap Selat Hormuz
"Tidak pernah," jawaban seorang anggota parlemen senior Iran ketika ditanya kapan mereka siap menyerahkan kendali atas Selat Hormuz. Pernyataan ini menggambarkan sikap keras yang dipegang oleh pihak Iran terkait kontrol wilayah strategis tersebut.
Ebrahim Azizi, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menyatakan bahwa Iran akan menentukan hak lintasan, termasuk pemberian izin bagi kapal untuk melintas di Selat Hormuz. Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan segera dijadikan undang-undang. "Kami sedang mengajukan rancangan undang-undang di parlemen, berdasarkan Pasal 110 konstitusi, yang mencakup lingkungan, keselamatan maritim, dan keamanan nasional. Angkatan bersenjata akan melaksanakan undang-undang tersebut," kata Azizi.
Perang melawan AS dan Israel telah memberi Teheran senjata baru. Azizi menggambarkan selat yang sangat strategis ini, yang menurutnya berhasil dipersenjatai Iran selama konflik, sebagai "salah satu aset kami untuk menghadapi musuh". Dalam konteks ini, kontrol atas Selat Hormuz bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga menjadi alat tawar dalam negosiasi jangka panjang.
Peran Selat Hormuz dalam Negosiasi
Teheran kini memandang kemampuannya mengendalikan Selat Hormuz, termasuk lalu lintas kapal tanker minyak dan gas, sebagai alat tawar dalam negosiasi saat ini maupun jangka panjang. Mohammad Eslami, peneliti di Universitas Teheran, menjelaskan bahwa prioritas pertama Iran setelah perang adalah memulihkan daya gentar dan Selat Hormuz termasuk salah satu alat tawar strategis utama Iran. "Teheran terbuka untuk membahas bagaimana negara lain dapat memperoleh manfaat dari kerangka baru Iran untuk selat tersebut, tetapi kendali [atas Selat Hormuz] adalah intinya."
Namun, gambaran masa depan itu ditolak mentah-mentah oleh sebagian negara tetangga Iran yang marah atas serangan Iran terhadap negara mereka selama lima minggu perang. Dr Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden Uni Emirat Arab, menyebut tindakan Iran sebagai "tindakan pembajakan yang bermusuhan". Dia memperingatkan bahwa jika Iran menolak melepaskan kendali atas perairan internasional ini, hal itu akan menciptakan "preseden berbahaya" bagi jalur maritim lainnya di dunia.
Perspektif Berbeda di Kalangan Elit Militer dan Politik Iran
Ada pula tanda-tanda perbedaan pandangan—meski tidak jelas seberapa kuat—di dalam tubuh elite militer dan politik Iran. Hal ini terlihat dalam kritik keras terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, setelah ia mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut Selat Hormuz "sepenuhnya terbuka".
Presiden AS, Donald Trump, segera merespons dengan tulisan huruf kapital "THANK YOU" dalam unggahan di media sosial. Dalam hitungan menit, media yang berafiliasi dengan IRGC mengecam Araghchi. Mehr, kantor berita milik negara, menyatakan bahwa unggahan menteri luar negeri itu telah "memberi kesempatan terbaik bagi Trump untuk melampaui kenyataan, menyatakan dirinya sebagai pemenang perang, dan merayakan kemenangan". Tasnim, kantor berita lain, menyebutnya sebagai "cuitan yang buruk dan tidak lengkap yang menciptakan ambiguitas menyesatkan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz".
Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz hanya terbuka bagi kapal yang diizinkan oleh angkatan laut IRGC dan melalui rute yang ditetapkan, yang mewajibkan pembayaran tarif. Azizi menepis kesan adanya perpecahan dalam rezim. "Ketika menyangkut keamanan nasional, tidak ada pendekatan moderat atau garis keras," katanya.
Proses Perundingan dan Tantangan Masa Depan
Nasib selat ini akan diputuskan di tingkat tertinggi negara. Topik ini merupakan salah satu topik utama dalam perundingan tingkat tinggi yang dilaporkan akan dilanjutkan kembali di Islamabad pada Selasa (21/04), setelah perundingan putaran pertama berakhir tanpa hasil. Trump mengatakan ia mengirim sebuah delegasi yang, menurut seorang pejabat Gedung Putih kepada BBC, kembali akan dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance.
Para pejabat Iran sejauh ini bungkam soal perundingan putaran kedua dan apakah delegasi mereka, yang sebelumnya dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, akan kembali ke Pakistan. Media lokal melaporkan bahwa Iran tidak akan hadir selama blokade AS terhadap pelabuhan Iran masih diberlakukan.
Trump telah berulang kali memerintahkan Iran untuk membuka koridor maritim ini, termasuk dalam unggahan media sosial bernada makian pada 5 April. Saat itu, Trump memperingatkan Iran akan "hidup dalam neraka" jika gagal mematuhi perintahnya. Kini ia menuduh Teheran berupaya "memeras" AS. "Saya tidak mengharapkan banyak dari seorang pria yang memelintir kebenaran," ejek Azizi. "Kami hanya membela hak-hak kami di hadapan pemerasan Amerika."
Kontroversi Internal dan Kebijakan Keamanan
Seperti banyak pejabat tinggi Iran lainnya, Azizi kerap membalas Trump dengan unggahan bernada mengejek di X. Saling ejek ini menyoroti bagaimana mereka menikmati akses ke internet internasional yang tidak dimiliki mayoritas rakyat Iran, di tengah pemadaman digital yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.
Azizi, yang portofolio parlemenya juga mencakup keamanan nasional, tidak mau menyebutkan kapan pemadaman itu akan dicabut. Dia hanya menegaskan bahwa "ketika aman dan terjamin kami akan mencabut larangan tersebut agar musuh tidak mengambil keuntungan".
Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai gelombang penangkapan baru-baru ini. Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menyebutkan ada puluhan vonis mati terhadap para demonstran yang ditahan selama protes nasional pada Januari. Beberapa eksekusi, termasuk terhadap kaum muda, baru-baru ini telah dilaksanakan. Rangkaian demonstrasi itu dilaporkan juga telah menewaskan ribuan orang.
Azizi mengulangi klaim pemerintah bahwa badan intelijen AS dan Israel—CIA dan Mossad—terlibat dalam kerusuhan tersebut. Dia menepis kekhawatiran yang meningkat di kalangan sebagian warga Iran bahwa keamanan internal akan semakin diperketat. "Dalam perang, bahkan dalam gencatan senjata, ada aturan," tegasnya.