JAKARTA – Tekanan kebijakan yang terus menghiasi sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) memicu tuntutan agar pemerintah segera menyusun roadmap nasional yang komprehensif. Berbagai pihak terkait menilai bahwa panduan kebijakan jangka panjang ini sangat penting untuk menjaga konsistensi regulasi lintas kementerian dan mencegah peraturan yang berjalan sektoral.
Selama ini, regulasi terkait cukai, peringatan kesehatan, serta tata niaga tembakau sering kali dikeluarkan secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi para petani, pekerja pabrik, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor ini.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa penyusunan roadmap IHT merupakan langkah mendesak untuk memperkuat industri, khususnya segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT). Menurutnya, masalah utamanya adalah adanya roadmap pertembakauan yang harus diselesaikan lebih dahulu.
“Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan tidak boleh hanya menimbang aspek kesehatan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan sosial jutaan orang yang hidup dari sektor ini.
IHT selama ini tercatat sebagai sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menggerakkan ekonomi di berbagai sentra tembakau dan cengkeh. Penyusunan roadmap nasional diyakini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, petani, hingga masyarakat sipil.
“Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata,” kata Misbakhun.
Dari sisi kinerja, ekspor IHT juga terus menunjukkan tren positif. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Saleh Husin, mengungkapkan nilai devisa dari ekspor tembakau dan produk turunannya meningkat hingga 94% dalam empat tahun. Nilainya naik dari sekitar USD 600 juta pada 2020 menjadi USD 1,8 miliar pada 2024.
Produksi rokok nasional diperkirakan mencapai 515 miliar batang, dengan distribusi 55% untuk pasar domestik dan 45% untuk ekspor. Selain itu, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) terhadap kas negara juga terus menanjak. Pada 2013, CHT mencapai Rp213 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp216 triliun pada 2024.
Jurnalis senior, Harimurti, menilai roadmap IHT diperlukan sebagai payung perlindungan jangka panjang bagi keberlangsungan industri tembakau. Ia mendorong penyusunan roadmap 25 tahun untuk menghindari risiko merosotnya industri, seperti yang terjadi pada sektor tekstil dan footwear di masa lalu.
“Kalau tekanan terhadap IHT terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam 20–25 tahun ke depan sektor ini akan punah karena tidak mampu bertahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kontribusi ekonomi industri tembakau sejauh ini justru lebih besar dibanding klaim kerugiannya.
