aiotrade, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menangani kasus penemuan kerangka Muhammad Farhan Hamid dan Reno Sastrawijaya. Namun, ia menekankan bahwa keluarga korban harus diberitahu terlebih dahulu ketika pihak negara berencana membentuk TGPF tersebut.
"Saya mengusulkan dibentuknya TGPF Kerangka Farhan dan Reno ini, namun didahului dengan komunikasi yang baik dengan keluarga korban tersebut," ujar Abdullah kepada awak media seperti dikutip Rabu (12/11).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Farhan dan Reno adalah dua orang yang dilaporkan hilang setelah demonstrasi yang berujung pada kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Kedua pemuda itu kemudian ditemukan di Gedung Astra Credit Companies (ACC) di Kwitang, Jakarta Pusat, pada akhir Oktober 2025. Gedung ACC sendiri menjadi salah satu bangunan yang ikut terbakar saat demonstrasi berujung rusuh pada Agustus lalu.
Abdullah menjelaskan bahwa TGPF nantinya bisa melibatkan berbagai unsur agar hasil investigasi menjadi objektif dan menyeluruh. Ia menyarankan anggota TGPF terdiri dari kepolisan, Komnas HAM, KontraS, Amnesty Indonesia, LPSK, lembaga forensik independen dari dalam maupun luar negeri, akademisi, dan media.
Menurut dia, penting bagi TGPF dibentuk untuk menjawab berbagai kejanggalan dalam penemuan kerangka Farhan dan Reno. Contohnya, selisih waktu antara pemeriksaan forensik gedung pada 19 Oktober dan penemuan kerangka pada 29 Oktober. Selain itu, kesimpulan polisi yang langsung mengaitkan kerangka dengan Farhan dan Reno, fakta garis polisi sudah dicabut, serta CCTV yang padam sebelum penemuan.
"Harapan saya melalui TGPF ini, proses investigasi dapat berlangsung transparan, profesional, dan bebas konflik kepentingan," tambah Abdullah.
Legislator fraksi PKB ini menyebut pembentukan TGPF memiliki momentum yang tepat, yaitu bersamaan dengan lahirnya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tim gabungan ini nantinya dapat memberikan masukan penting bagi komisi tersebut.
"Saya rasa Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin Pak Jimly Asshaddiqie ini akan terbuka dengan TGPF terkait temuan-temuannya nanti," kata Legislator asal dapil Jawa Tengah VI itu.
