aiotrade.app
, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan pemerintah untuk memperluas cakupan insentif terhadap sektor-sektor yang padat karya. Hal ini dilakukan di tengah semakin rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja dibandingkan realisasi investasi.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir, investasi lebih banyak masuk ke sektor yang padat modal daripada sektor yang padat karya. Akibatnya, dampak penggandanya terhadap penciptaan lapangan kerja tidak begitu terasa.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Pemerintah bisa lebih mendorong dengan memberikan insentif terhadap sektor-sektor yang padat karya, termasuk manufaktur, pertanian, konstruksi, perikanan, dan jasa," ujar Ajib kepada media, Senin (6/10/2025).
Pemerintah telah mengumumkan insentif untuk sejumlah sektor padat karya pada akhir 2025. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata sebanyak 552.000 orang, serta insentif padat karya tunai (cash for work) dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk 609.465 orang.
Namun, Ajib berharap agar insentif diperluas lagi ke sektor-sektor lain yang juga padat karya. Menurutnya, insentif tidak hanya berasal dari sisi fiskal tetapi juga moneter.
"Bauran insentif fiskal dan moneter masih sangat dibutuhkan, misalnya pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dan juga tarif bunga khusus yang kompetitif," jelasnya.
Dia juga menyoroti pentingnya investasi dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kuartal II/2025, investasi tumbuh sebesar 6,99%, lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB yang hanya 5,12%. Namun, penyerapan tenaga kerja justru melambat.
Penyerapan Tenaga Kerja Rendah
Klaim pemerintah tentang kenaikan kinerja investasi ternyata tidak sebanding dengan kecepatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari semakin lemahnya rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.
Artinya, setiap satu tenaga kerja terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Jika dibandingkan dengan semester I/2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau setara 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.
Dengan demikian, setiap satu orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp677 juta. Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menilai kecenderungan ini menjadi persoalan tersendiri yang menjadi sorotan pemerintah. Menurutnya, investasi tidak hanya bisa dilihat dari dua sisi yaitu realisasinya sekaligus lapangan pekerjaan yang terbuka karenanya.
"Fakta yang harus kita coba gali lebih lanjut adalah kenapa nilai investasinya semakin besar, tetapi jumlah tenaga kerja yang diserapnya itu lebih kecil, kalau pun tidak stagnan," ujar Ichwan dalam Forum Investasi Nasional 2025, seperti yang diunggah Instagram @bkpm_id, Minggu (5/10/2025).
