Sejarah Sensor Buku dan Seni di Era Orde Baru
Selama masa pemerintahan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terjadi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan ekspresi. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah larangan terhadap penyebaran buku-buku tertentu yang dinilai tidak sesuai dengan pemerintah saat itu.
Menurut catatan dari organisasi seperti Human Right Watch, diperkirakan sebanyak 2.000 buku dilarang terbit selama era Orde Baru. Buku-buku ini sering kali mengandung kritik terhadap pemerintahan Soeharto atau mengangkat isu-isu politik yang dianggap sensitif. Beberapa judul buku yang dilarang antara lain:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
- Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, Vol. 1 karya Harry A. Poeze
- Di Bawah Lantera Merah karya Soe Hok Gie
- Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer
- Cina, Jawa, Madura dalam Konteks Hari Jadi Kota Surabaya
- Sebuah Mocopat Kebudayaan Indonesia karya Joebaar Ajoeb
- The Devious Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putsch
- Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno karya Peter Dale Scott
- Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto karya Wimanjaya K Liotohe
- Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI karya Manai Sophiaan
- Nyanyi Sunyi Seorang Bisu karya Pramoedya Ananta Toer
- Memoar Oei Tjoe Tat karya Oei Tjoe Tat (ed. Pramoedya Ananta Toer & Adi Prasetjo)
Tidak hanya buku, pelarangan juga meluas pada seni dan musik. Pemerintahan Soeharto membatasi atau bahkan membubarkan pementasan seni dan teater yang dinilai mengandung kritik terhadap pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Penolakan Gelar Pahlawan bagi Soeharto
Beberapa organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers, dan SAFEnet yang merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menyelenggarakan jumpa pers dengan tajuk "Soeharto Bukan Pahlawan, Bungkam Kebebasan Pers dan Ekspresi". Mereka menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Dalam rilis pers mereka, mereka menjelaskan bahwa upaya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pemutar balik sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, serta kebebasan pers dan berekspresi.
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Bayu Wardhana menyampaikan bahwa "Kami menolak keras usulan pemilihan gerak pahlawan nasional kepada Soeharto. Upaya ini merupakan bentuk pemutar tarikan sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi."
Menurutnya, "Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti menghapus luka atau memperparah luka bangsa dan mengkhianati hak dan sejarah berekspresi bebas."
Dampak dari Sensor dan Pembatasan
Sensor buku dan seni selama era Orde Baru memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan budaya dan pendidikan di Indonesia. Banyak karya-karya penting yang tidak sempat dipublikasikan atau diterima oleh masyarakat luas. Hal ini juga memengaruhi kemampuan generasi muda untuk memahami sejarah secara utuh.
Pembatasan kebebasan berekspresi selama masa itu mencerminkan kebijakan pemerintah yang cenderung represif dan kurang mendukung kebebasan berpikir. Meskipun seiring waktu, banyak dari pembatasan tersebut telah dihapus, namun jejak sejarah sensor tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa.
Kesimpulan
Peristiwa sensor buku dan seni selama era Orde Baru menjadi salah satu contoh nyata dari pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan pemerintah. Ini menjadi pengingat penting tentang perlunya menjaga kebebasan pers dan berekspresi, serta menghargai sejarah secara objektif. Dengan memahami sejarah ini, masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya-upaya yang bertujuan mengubah narasi sejarah secara tidak adil.
