Penolakan Gus Mus terhadap Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Gus Mus, yang merupakan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyampaikan pendapatnya terkait rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia secara tegas menolak wacana tersebut, mengingat sejarah kelam selama masa Orde Baru yang menimpa kiai, santri, dan warga NU.
Menurut Gus Mus, banyak ulama pesantren dan masyarakat NU mengalami perlakuan tidak adil selama Orde Baru. Ia mengungkapkan bahwa banyak kiai yang dimasukkan ke dalam sumur, papan nama NU tidak diperbolehkan dipasang, dan bahkan mereka yang berani memasangnya malah dirobohkan oleh bupati-bupati setempat. Salah satu contohnya adalah adiknya, Kiai Adib Bisri, yang akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Gus Mus juga mengingat bagaimana Kiai Sahal Mahfudh pernah didatangi oleh pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai. Namun, Kiai Sahal menolak permintaan tersebut. Menurut Gus Mus, banyak kiai dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.
“Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” ujarnya. Ia menilai, jika ada warga NU yang mendukung Soeharto sebagai pahlawan, itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah kelam masa Orde Baru.
Tragedi di Losarang, Indramayu
Salah satu contoh tragedi yang dialami warga NU selama Orde Baru adalah saat Pemilu 1971 di Losarang, Indramayu, yang merupakan basis kuat Partai NU. Warga di sana mengalami intimidasi, teror, hingga perlakuan sadis. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti betapa sulitnya hidup bagi komunitas NU pada masa itu.
Rencana Pemerintah Mengusulkan Nama-nama untuk Gelar Pahlawan Nasional
Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menyerahkan berkas usulan 40 nama untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh buruh Marsinah.
Gus Ipul mengatakan bahwa usulan nama-nama ini telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. “Ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain,” katanya.
Proses Pengusulan Nama-Nama untuk Gelar Pahlawan Nasional
Proses pengusulan nama-nama ini berawal dari masyarakat serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Nama-nama ini diajukan dan ditandatangani oleh bupati atau wali kota setempat. Selanjutnya, dokumen ditandatangani gubernur, lalu diteruskan ke Kemensos.
“Kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim (TP2GP). Hasilnya, hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Ya tentu ini nanti selanjutnya akan dibahas sepenuhnya dan kita tunggu hasilnya secara bersama-sama,” jelas Gus Ipul.
Beberapa nama lain yang juga diusulkan, adalah Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim. Lalu Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin. Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) atas usulan gelar pahlawan nasional dari berbagai provinsi.
