Tony Wenas: Pembagian 12 Persen Saham Freeport Masih Dibahas

Proses Diskusi Kesepakatan Divestasi Saham 12 Persen

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa kesepakatan pelepasan saham sebesar 12 persen dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc kepada pemerintah Indonesia masih dalam tahap diskusi. Ia menegaskan bahwa proses ini belum sepenuhnya final dan sedang dalam perjalanan negosiasi.

“Itu kan masih didiskusikan, kalau divestasi kan yang divestasi Freeport McMoran nya,” ujar Tony saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Kamis (2/10). Ia menekankan bahwa keputusan akhir masih menunggu hasil negosiasi antara kedua belah pihak.

Terkait kesepakatan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan, sebelumnya menyampaikan informasi mengenai adanya kesepakatan untuk melepas 12 persen saham Freeport-McMoRan kepada Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Rosan setelah ia bertemu dengan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson dan Presiden sekaligus pemilik perusahaan Kathleen L. Quirk dalam kunjungan ke Amerika Serikat.

Rosan menyebutkan bahwa kesepakatan ini dilakukan tanpa biaya berkat adanya seni bernegosiasi. “Ya itu art of negotiation,” kata Rosan ketika ditanya mengapa Freeport mau melepas sahamnya secara cuma-cuma, saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Menurut Rosan, jika tidak diberikan secara cuma-cuma, maka nilai dari 12 persen saham yang dilepas sangat besar. Karena itu, negosiasi dilakukan dengan intens agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kontribusi Freeport untuk Masyarakat Papua

Selain melepas saham 12 persen, Rosan juga menyebutkan bahwa Freeport akan membangun dua sekolah serta fasilitas kesehatan untuk masyarakat Papua. Ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Divestasi ini merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi hingga tahun 2041. Dengan perpanjangan izin ini, Freeport dapat terus beroperasi di wilayah Indonesia dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

Alokasi Hasil Divestasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hasil divestasi akan dialokasikan sebagian kepada BUMD Papua. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Dengan adanya alokasi ini, kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada tahun 2041. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa keuntungan dari operasi pertambangan di Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri.

Tantangan dan Peluang

Proses divestasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis bagi pemerintah, tetapi juga menjadi tantangan bagi Freeport untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kepemilikan saham. Meski begitu, hal ini juga membuka peluang baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk turut serta dalam manfaat ekonomi dari operasi pertambangan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, Freeport menunjukkan komitmennya untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia.