Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menetapkan kebijakan untuk menghentikan operasional pembuangan sampah terbuka di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Bali pada 1 Maret 2026. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga daya saing sektor pariwisata dan memastikan keberlanjutan lingkungan yang kini berada dalam kondisi rentan.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, penutupan TPA Suwung merupakan langkah penting bagi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. "Ini adalah titik balik yang menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan harus sejalan dengan standar kualitas yang tinggi," ujarnya dalam pernyataan resmi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penutupan TPA Suwung bukan hanya tentang mengakhiri operasional, tetapi juga membawa visi besar untuk menjaga kebersihan dan kelestarian Bali bagi generasi mendatang. Menurut Hanif, masalah sampah bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga tantangan serius terhadap kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya keberanian seluruh kepala daerah dalam menghentikan praktik open dumping sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Persiapan Infrastruktur Pengelolaan Sampah
Menteri LH meminta Bali segera menyiapkan infrastruktur TPA Bangli dalam waktu dua bulan. TPA ini akan menjadi lokasi sementara untuk menampung sampah dari Denpasar dan Badung sambil menunggu selesainya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali.
Sampah yang dikirim ke TPA Landih di Bangli hanya boleh berupa residu, sehingga pengelolaan utama harus dilakukan secara kolaboratif di hulu dengan melibatkan masyarakat. Hal ini juga mengingatkan kewajiban pengelola kawasan dan tempat usaha untuk memilah serta mengelola sampah secara mandiri.
Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki status darurat sampah di Bali dan menghindari predikat kota kotor dari hasil penilaian Adipura. Hanif memberikan catatan bahwa pengembangan TPA Landih harus dibarengi dengan konstruksi dan penguatan fasilitas yang optimal agar tidak memicu masalah baru di masa depan.
Hingga saat ini, persetujuan lingkungan untuk TPA Bangli belum tersedia. Oleh karena itu, Hanif meminta Gubernur Bali segera menuntaskan seluruh persyaratan teknis dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
Transformasi Pengelolaan Sampah
Optimisme muncul dari keberhasilan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Sapu Jagat di Desa Gulingan, Badung, Bali. Sebagai juara pertama kompetisi TPS3R se-Kabupaten Badung tahun 2025, model pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini sukses menyinergikan pengolahan daur ulang dan kompos dengan konsep ekowisata edukatif.
Keberhasilan komunitas ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para pemimpin daerah agar beban sampah tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada TPA, melainkan selesai sejak dari sumbernya.
Transformasi pengelolaan sampah menjadi sangat mendesak, karena capaian penanganan sampah nasional baru menyentuh angka 26%. Menteri LH menilai perlu tindakan tegas dan terukur dari seluruh pemerintah daerah agar beban sampah tidak lagi bertumpu pada TPA. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bali dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
