Ancaman Banjir yang Mengancam Masa Depan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya kini menghadapi ancaman serius terkait potensi menjadi "Kota Banjir" dalam waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Hal ini dipicu oleh pelanggaran tata ruang yang terus berlangsung tanpa adanya penindakan dari pemerintah daerah. Permasalahan ini telah memicu gerakan masif dari Progresive Society (TPS) untuk terus berjuang agar tata kelola lingkungan di Kota Tasikmalaya diperbaiki, demi menjaga masa depan masyarakat dari bencana banjir.
Kelompok masyarakat yang peduli lingkungan ini kini langsung menyentuh pusat kekuasaan dengan mendatangi Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk menuntut tindakan tegas terhadap semua pelanggar regulasi lingkungan. Pertemuan penting antara Ketua TPS, Dadi Abidarda, dan rombongan dengan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, yang didampingi Sekda Asep Goparulloh dan jajaran Kepala Dinas, pada Selasa 11 November 2025 sore, menjadi titik balik kritis bagi tata kelola lingkungan di Kota Santri.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Bukti Lemahnya Pengawasan Pemkot
Dadi Abidarda menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Kota Tasikmalaya kini sudah dalam kategori mengkhawatirkan. Fakta bahwa hujan deras selama satu jam saja sudah membuat jalan-jalan protokol berubah menjadi aliran sungai yang deras adalah indikasi nyata adanya kelalaian dalam pengawasan dan penindakan.
"Kondisi hari ini ketika musim hujan dalam durasi pendek banjir di mana-mana, ini menurut kacamata kami dimungkinkan ada kesalahan dalam tata kelola lingkungan di Kota Tasikmalaya. Dan lemahnya pengawasan dalam pembangunan gedung yang banyak melanggar regulasi," kata Dadi Abidarda.
Dadi menegaskan bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi Pemkot Tasikmalaya untuk bertindak. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen pro lingkungan harus dimanfaatkan Wali Kota Viman untuk menegakkan regulasi tanpa kompromi.
Inventarisasi Bangunan Liar
TPS juga menyerahkan data-data pelanggaran yang ada di lapangan, mendorong Pemkot untuk segera mengaudit dan menindak gedung-gedung yang terbukti melanggar regulasi tata kelola lingkungan sebagai salah satu pemicu utama banjir. Menanggapi desakan tersebut, Kadis PUPR Kota Tasikmalaya, Hendra, memberikan konfirmasi yang memperkuat kekhawatiran masyarakat. Menurutnya kapasitas drainase kota yang kritis kini tinggal 20%, menjadi penyebab utama genangan di mana-mana saat musim hujan.
Untuk mengatasi ini, Kadis PU PR menegaskan komitmennya untuk segera menginventarisir izin bangunan di kawasan kota Tasikmalaya, membuat teguran resmi, menyiapkan aksi penertiban di lapangan terhadap pelanggaran yang ada.
Penanganan Bertahap, Komitmen Penuh
Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan menyambut baik masukan dari TPS sebagai masukan konstruktif dan luar biasa semangatnya untuk membangun Kota Tasikmalaya ke depan yang lebih baik. Wali Kota Viman mengakui bahwa akar masalah pelanggaran tata ruang ini banyak diwarisi dari "produk lama" dan penanganannya tidak bisa diselesaikan secara instan.
"Ini masalah produk lama dan kita harus bersama-sama. Kita bentuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk gedung dan bangunan liar sudah kita petakan dan ini tidak bisa instan. Tapi apa langkah yang bisa kita lakukan, sedikit demi sedikit ada langkah dan ada tindak lanjutnya," jelas Wali Kota Viman.
Gerakan TPS yang dikomandoi Dadi Abidarda ini bukan sekadar kritik, melainkan dukungan moral agar Pemkot Tasikmalaya berani bertindak demi masa depan yang bebas bencana. Komitmen Wali Kota Viman untuk membentuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang, serta kesiapan Kadis PU PR untuk menindak bangunan liar, adalah awal yang baik.
Namun, masyarakat menantikan lebih dari sekadar janji. Langkah konkret seperti penertiban nyata terhadap gedung-gedung besar yang melanggar dan revitalisasi drainase 20% adalah kunci untuk mencegah Kota Tasikmalaya dicap sebagai "Kota Banjir" dalam dua dekade mendatang.
