Transisi Energi di Indonesia Harus Dilakukan Secara Bertahap dan Terjangkau
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menyampaikan pandangan penting mengenai transisi energi yang sedang dijalani oleh Indonesia. Ia menekankan bahwa proses ini harus dilakukan secara bertahap sambil tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara "Tempo Energy Day" yang berlangsung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Desember 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Satya menjelaskan bahwa sejak Konferensi Iklim Glasgow pada 2021, Indonesia didorong untuk menghentikan penggunaan energi fosil pada tahun 2040. Namun, pemerintah memilih pendekatan yang lebih hati-hati. “Indonesia tidak mengambil langkah phasing out fossil fuel, tetapi phasing down. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil harus sejalan dengan pemenuhan keandalan pasokan energi. Ia juga menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa ketahanan energi harus menjadi prioritas utama, sejajar dengan ketahanan pangan.
Di sisi lain, ia menilai bahwa ketahanan energi tidak hanya tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai serta harga yang terjangkau. “Untuk apa bertransisi jika biayanya tidak terjangkau bagi masyarakat?” tanyanya.
Dalam forum tersebut, Satya menyebut dua isu utama yang perlu mendapat perhatian dalam transisi energi. Pertama, pemanfaatan energi sebagai aset daerah untuk mendorong investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, urgensi pembiayaan hijau untuk mendukung komitmen transisi energi.
Pasalnya, menurut Satya, Indonesia tidak dapat membiayai seluruh proses transisi energi sendirian. Pengalaman dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), kata dia, menunjukkan bahwa bantuan internasional masih diberikan dengan skema bunga komersial yang tidak memberikan keistimewaan bagi negara berkembang. “Ini sangat menantang. Transisi energi memerlukan dukungan pendanaan yang lebih adil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan global dalam pengurangan emisi. Di satu sisi, negara-negara maju mendorong penghapusan energi fosil. Namun di sisi lain, permintaan batu bara tetap meningkat. Tren ini menunjukkan bahwa dunia belum sepenuhnya konsisten terhadap target penurunan emisi karbon.
Selain masalah pendanaan, aspek teknologi juga menjadi hambatan dalam transisi energi. Teknologi seperti carbon capture dan carbon capture utilization and storage masih sangat mahal. Satya berpendapat bahwa negara-negara maju perlu membantu agar teknologi tersebut menjadi lebih murah dan layak secara komersial sehingga dapat diterapkan di negara berkembang. “Transisi energi adalah kebutuhan bersama. Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu kolaborasi global,” ucapnya.
Isu Utama dalam Transisi Energi
Berikut beberapa isu utama yang perlu diperhatikan dalam proses transisi energi:
- Pemanfaatan energi sebagai aset daerah: Energi bisa menjadi sumber investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) jika dimanfaatkan secara optimal.
- Pembiayaan hijau: Dibutuhkan pendanaan yang adil dan berkelanjutan untuk mendukung komitmen transisi energi.
- Ketidakseimbangan global: Negara-negara maju sering kali tidak konsisten dalam mengurangi emisi, meskipun mereka mendorong penghapusan energi fosil.
- Teknologi tinggi: Teknologi seperti carbon capture masih mahal dan membutuhkan dukungan global agar lebih terjangkau.
Pentingnya Kolaborasi Global
Satya menekankan bahwa transisi energi bukanlah tanggung jawab satu negara saja. Ia menyerukan kolaborasi global untuk memastikan bahwa setiap negara, terutama yang sedang berkembang, memiliki akses ke teknologi dan pendanaan yang memadai. “Kita semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik,” katanya.
