Presiden AS Tidak Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan bahwa dirinya tidak akan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Afrika Selatan. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di American Business Forum di Miami pada Rabu (5/11/2025). Trump menilai bahwa Afrika Selatan seharusnya tidak lagi menjadi anggota G20 karena situasi yang terjadi di negara tersebut dinilai tidak baik.
Trump, yang selama ini mengkritik kebijakan diskriminasi terhadap warga kulit putih di Afrika Selatan, memutuskan untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Ia menugaskan Wakil Presiden JD Vance sebagai perwakilan AS dalam pertemuan internasional tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tuduhan Pelanggaran HAM dan Kebijakan Kontroversial
Trump sebelumnya menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti kebijakan penyitaan tanah tanpa kompensasi yang dianggapnya tidak adil. “Bagaimana kita bisa diharapkan pergi ke Afrika Selatan untuk pertemuan G20 yang sangat penting ketika perampasan tanah dan genosida menjadi topik pembicaraan utama?” tanyanya pada April lalu.
Pada Februari lalu, Trump menerbitkan Executive Order 14204 yang menginstruksikan lembaga federal AS membantu pemukiman kembali warga Afrikaner kulit putih, yang disebut sebagai korban diskriminasi rasial. Langkah ini dilakukan sambil memangkas bantuan ke Afrika Selatan. Aturan ini diambil setelah Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menandatangani undang-undang yang mengizinkan penyitaan tanah tanpa ganti rugi dalam kasus tertentu.
Pemerintah Afrika Selatan membantah tuduhan itu dan menilai klaim Trump tidak sesuai fakta. Mereka menyebut isu genosida terhadap warga kulit putih tidak berdasar, sebab data kriminalitas terbaru menunjukkan tingkat kekerasan terhadap kelompok itu tidak lebih tinggi dibanding ras lain.
Afrika Selatan Tegaskan Siap Gelar KTT G20
Juru bicara kepresidenan, Vincent Magwenya, mengatakan kepada BBC bahwa Afrika Selatan tetap percaya diri menjadi tuan rumah KTT G20 di Johannesburg bulan ini. Pemerintah juga sempat mengecam keputusan AS yang memprioritaskan pengungsi Afrikaner keturunan Belanda-Prancis.
Tema G20 tahun ini menyoroti solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Chrispin Phiri, menilai posisi negaranya unik untuk memperjuangkan nilai tersebut. “Menggambar perjalanan kita sendiri dari pembagian ras dan etnis ke demokrasi, Afrika Selatan secara unik diposisikan untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di dalam G20, di mana kemakmuran bersama menjembatani ketidaksetaraan yang dalam,” katanya kepada BBC.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen membangun kerja sama yang berfokus pada keberlanjutan dan pembangunan guna mengatasi dampak kolonialisme di benua Afrika. Upaya diplomatik juga telah dilakukan oleh Presiden Ramaphosa melalui kunjungan ke Gedung Putih pada Mei lalu bersama sejumlah tokoh politik kulit putih dan pegolf ternama Afrika Selatan. Namun, pertemuan itu berlangsung panas setelah Trump menuding petani kulit putih dibunuh menggunakan bukti yang telah dibantah.
G20 Tak Punya Mekanisme Pengusiran Anggota
G20 dibentuk pada 1999 setelah krisis keuangan Asia sebagai forum kerja sama ekonomi global, yang kini mencakup 85 persen kekayaan dunia. KTT para pemimpin negara pertama digelar pada 2008 untuk memperkuat stabilitas ekonomi melalui koordinasi internasional.
Setiap tahun, para pemimpin negara anggota, bersama Uni Eropa dan Uni Afrika, berkumpul membahas isu ekonomi dunia. Tidak ada aturan yang memungkinkan pengusiran anggota karena G20 bukan organisasi berbasis traktat seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Jika sebuah negara akan diusir, itu pada dasarnya berarti bahwa itu dikeluarkan dari pertemuan - itu tidak diundang ke pertemuan oleh siapa pun yang menjadi tuan rumah G20 tahun itu,” kata Dr Andrew Gawthorpe dari Foreign Policy Centre kepada BBC.
Ia menjelaskan bahwa keputusan semacam itu jarang terjadi karena harus ada kesepakatan di antara seluruh anggota. Sebagai contoh, Rusia dikeluarkan dari G8 setelah mencaplok Krimea pada 2014. Rusia sendiri masih menjadi bagian dari G20 meski banyak negara menyerukan pengusirannya pasca-invasi ke Ukraina pada 2022. Karena forum ini berbasis konsensus, kesepakatan semacam itu sulit dicapai. Setelah KTT di Afrika Selatan, AS dijadwalkan memegang presidensi berikutnya.
