Trump Kritik Mahkamah Agung, Tetap Dukung Tarif dalam Pidato Tahunan

Kritik Trump terhadap Mahkamah Agung AS dalam Pidato State of the Union

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pidato penting dalam acara State of the Union pada Selasa (24/2/2026) malam waktu setempat. Dalam pidato tersebut, ia mengkritik keras Mahkamah Agung AS dan mempertahankan kebijakan tarif yang selama ini menjadi fokus utamanya. Meski Mahkamah Agung telah membatalkan sebagian dari kebijakan tarifnya, Trump tetap bersikeras tidak akan melakukan perubahan signifikan dalam waktu dekat.

Momen ini menjadi sorotan karena terjadi hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif "blanket" yang menjadi inti dari agenda perdagangan Trump. Beberapa hakim yang terlibat dalam putusan tersebut hadir langsung di ruang sidang saat pidato berlangsung.

Trump menyebut putusan MA sebagai "sangat disayangkan"

Dalam pidatonya, Trump mengecam putusan pengadilan dan menyebutnya sebagai "keterlibatan Mahkamah Agung yang sangat disayangkan." Ketua Mahkamah Agung John Roberts, Hakim Elena Kagan, dan Hakim Amy Coney Barrett yang termasuk dalam mayoritas putusan hadir di ruangan. Sementara itu, Hakim Brett Kavanaugh, yang menyatakan dissent dan berpendapat bahwa tarif seharusnya dipertahankan, juga hadir.

Trump menegaskan bahwa tindakan Kongres tidak diperlukan untuk mempertahankan tarifnya. Ia bahkan menyatakan bea masuk tersebut pada akhirnya akan "secara substansial menggantikan sistem pajak penghasilan modern, sehingga meringankan beban keuangan besar dari orang-orang yang saya cintai."

Menurut data dari Yahoo Finance, pendapatan dari tarif sejauh ini hanya menyumbang sebagian kecil dari penerimaan pajak penghasilan, yakni sekitar 30 miliar dolar AS per bulan dalam beberapa bulan terakhir.

Trump juga menyatakan dalam pidatonya bahwa "kesepakatan semuanya sudah selesai."

Dukungan publik terhadap tarif melemah

Pidato tersebut berlangsung di tengah penurunan dukungan publik terhadap kebijakan tarif. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Amerika tidak menyetujui penanganan tarif oleh Trump.

Survei ABC News/Washington Post/Ipsos menemukan 64 persen warga Amerika tidak menyetujui cara Trump menangani tarif, sementara 34 persen menyatakan setuju. Rata-rata jajak pendapat ekonomi yang dihimpun RealClearPolitics menunjukkan 40,8 persen warga menyetujui kinerja ekonomi Trump, sementara 55,6 persen tidak menyetujui. Angka terkait inflasi disebut lebih rendah lagi.

Survei CNN mencatat hanya 32 persen warga Amerika menilai Trump memiliki prioritas yang tepat, dengan tingkat persetujuan keseluruhan sebesar 36 persen. Dalam Marist Poll terbaru, 57 persen responden menyatakan kondisi negara “tidak terlalu kuat” atau “tidak kuat sama sekali.”

Dalam pidatonya, Trump tetap mengklaim harga-harga sedang turun dan berjanji mengambil langkah baru untuk mengatasi kekhawatiran daya beli masyarakat. Ia juga mengatakan, “Kita menang begitu banyak sampai kita tidak tahu harus berbuat apa.”

Tantangan di Kongres soal tarif

Di tingkat legislatif, terdapat suara bipartisan di DPR dan Senat yang menentang tarif Trump. Partai Demokrat juga berjanji akan memblokir perpanjangan tarif global 10 persen ketika kebijakan tersebut ditinjau Kongres dalam 150 hari ke depan.

Namun, kecil kemungkinan Kongres mampu sepenuhnya menghentikan kebijakan tarif baru. Di sisi lain, Gedung Putih juga dinilai sulit memperoleh dukungan luas dari anggota parlemen.

“Saya kira akan menjadi tantangan untuk menemukan konsensus mengenai langkah ke depan terkait tarif di sisi legislatif,” ujar Ketua DPR Mike Johnson kepada wartawan, dikutip Rabu (25/2/2026).

Sementara itu, anggota DPR dari Partai Republik asal New York, Mike Lawler, yang sebelumnya menolak resolusi untuk mengecam tarif Kanada, menyatakan, “Jadi pertanyaan ke depan adalah bagaimana bekerja sama dengan pemerintahan dari tingkat kongres untuk menyusun rencana yang tepat ke depan.”

Ia menambahkan, “Tarif adalah alat untuk memaksa renegosiasi perdagangan,” dan menegaskan, “Kita telah melihatnya.”

Pidato State of the Union kali ini memperlihatkan sikap tegas Trump dalam mempertahankan kebijakan tarif meski Mahkamah Agung telah membatalkan sebagian kebijakan sebelumnya. Di tengah pelemahan dukungan publik dan perdebatan di Kongres, arah kebijakan perdagangan AS tetap menjadi isu utama menjelang pemilu sela November.