Aksi Demo Pengemudi Ojol di Monas, Jakarta
Pada Jumat (7/11/2025), sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi demo di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap aturan-aturan yang dinilai tidak melibatkan suara para mitra di lapangan. Para pengemudi ini datang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan membawa empat tuntutan utama.
Menolak Komisi 10 Persen dan Status Pekerja Tetap
Salah satu tuntutan utama adalah menolak rencana komisi 10 persen dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ekosistem transportasi online. Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan bahwa penyusunan Perpres harus melibatkan pengemudi secara langsung, bukan dilakukan sepihak oleh pihak tertentu. Mereka juga menolak rencana pemotongan komisi 10 persen yang dikhawatirkan akan menekan pendapatan harian para mitra.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
URC turut menyampaikan penolakan terhadap wacana perubahan status mitra menjadi pekerja tetap. Bagi mereka, fleksibilitas adalah kelebihan utama dari profesi ojek online. Perubahan status kerja dianggap mengancam kebebasan tersebut. Perwakilan URC, Ahmad Bakrie, menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan upaya untuk memastikan aturan yang lahir benar-benar adil.
"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus biar semua teman-teman ini mengawal juga karena Perpres ini akan ke daerah juga,” ujar Oki usai audiensi dengan Wamensesneg di Istana Merdeka.
Empat Tuntutan Utama
Para pengemudi mengurai empat poin tuntutan yang mereka sampaikan ke pemerintah:
- Menolak komisi 10 persen
- Menolak status karyawan tetap atau pekerja
- Mendorong diskusi dengan perwakilan mitra yang benar-benar mewakili pengemudi di lapangan
- Menuntut payung hukum yang adil dan berpihak pada semua pihak
Aksi ini juga menjadi momen penting bagi para driver perempuan. Mereka menyampaikan aspirasi tentang tantangan yang mereka hadapi sebagai pengemudi ojol. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih baik.
Istana Terima Audiensi
Dalam aksi tersebut, perwakilan URC diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen pemerintah untuk meninjau kembali isi draf Perpres serta memastikan adanya pelibatan komunitas ojol dalam diskusi lanjutan.
Perwakilan URC lainnya, Khasanah, mengungkapkan bahwa pihak istana merespons baik seluruh aspirasi, termasuk isu yang dihadapi para driver perempuan. “Alhamdulillah kita sudah diterima oleh perwakilan Presiden, yaitu Bapak Wamensesneg Juri Ardiantoro. Semua kita bicarakan, termasuk tentang ladies ojol. Beliau sangat apresiasi terhadap ladies ojol yang mencari nafkahnya,” ujarnya.
Khasanah menambahkan bahwa surat tuntutan URC telah diterima dan akan disampaikan langsung kepada presiden. Pemerintah juga berjanji melibatkan perwakilan komunitas dalam proses pembahasan berikutnya.
URC berharap Presiden RI, Prabowo Subianto dan jajaran kementerian mendengar aspirasi pengemudi ojol yang sudah bertahun-tahun menjadi tulang punggung transportasi daring di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya musyawarah untuk menghasilkan Perpres yang adil, humanis, dan berkelanjutan.
Solidaritas dan Kenangan
Aksi ini juga dijalankan sebagai bentuk solidaritas. Ribuan pengemudi melakukan hening cipta mengenang para “pejuang ojol” yang telah berpulang, seperti Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah sebagai simbol panjangnya perjuangan komunitas ini selama satu dekade. Mereka ingin agar perjuangan mereka tidak sia-sia dan diakui oleh pihak berwenang.
