Respons Putri Sulung Soeharto terhadap Tuduhan Masyarakat
Putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, yaitu Siti Hardijanti Rukmana atau yang lebih dikenal dengan nama Tutut Soeharto, memberikan respons terhadap berbagai tuduhan dari masyarakat sipil terhadap ayahnya. Pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tutut menyatakan bahwa keluarga Soeharto tidak perlu membela diri terkait tuduhan tersebut. Menurutnya, masyarakat kini semakin cerdas dalam melihat jasa-jasa Soeharto selama masa kepemimpinannya. "Saya rasa rakyat juga makin pintar. Jadi, bisa melihat apa yang Soeharto lakukan, dan bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana," ujar Tutut usai mengikuti Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.
Dia juga menyampaikan bahwa wajar jika ada dukungan maupun penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Dalam pernyataannya, Tutut menegaskan bahwa keluarga tidak merasa dendam atau kecewa terhadap penolakan tersebut. "Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, saya, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana. Sebab negara ini kan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Monggo-monggo saja," kata dia.
Tutut menjelaskan bahwa Soeharto memiliki berbagai jasa sejak muda hingga meninggal dunia. Dia menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. "Jadi, boleh-boleh saja kontra tapi juga jangan ekstrem gitu. Yang penting jaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Selain itu, Tutut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat yang mendukung Soeharto. Menurutnya, Prabowo sebagai seorang tentara memahami rekam jejak Soeharto. "Terima kasih kepada Presiden dan kepada masyarakat Indonesia, dan kepada seluruh yang telah mendukung," ujarnya.
Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Dalam acara tersebut, sebanyak 10 nama dianugerahi gelar pahlawan nasional, termasuk Soeharto.
Penetapan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer, Wahyu Yudhayana. Ia menjelaskan bahwa pemberian gelar kepada 10 nama tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Selain Soeharto, sembilan nama lain yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional antara lain mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gue Dur), aktivis buruh Marsinah, mantan Menteri Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Rahmah El Yunusiyyah, serta mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Sarwo Edhie Wibowo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada sepuluh nama tersebut bertujuan untuk menghormati para pemimpin dahulu. Mereka dinilai memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. "Bagaimana kami menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ujarnya.
Penolakan dari Masyarakat Sipil
Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto mendapat penolakan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat sipil sering kali melakukan demonstrasi untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap rencana tersebut.
Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) pernah menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. Mereka menilai pemberian gelar kepada Soeharto akan mencederai status kepahlawanan di Indonesia.
Perwakilan Gemas, Axel Primayoga, menyebut bahwa Soeharto berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Ia menilai bahwa rekam jejak Soeharto membuatnya tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Selain itu, pengajar ilmu filsafat Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis menyatakan bahwa keterlibatan Soeharto dalam dugaan korupsi di era Orde Baru membuatnya tidak layak menjadi pahlawan nasional. "Soeharto melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, orang lain, orang dekatnya, memperkaya diri sendiri. Itu bukan Pahlawan nasional," ujarnya dalam diskusi Menolak Gelar Pahlawan Soeharto di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Romo Magnis juga menyebut bahwa Soeharto bertanggung jawab atas peristiwa genosida 1965-1966 yang menewaskan jutaan jiwa. Ia menegaskan bahwa pahlawan nasional idealnya tidak melakukan pelanggaran etika apalagi kejahatan.
