Aliansi Buruh Grobogan Kembali Tekankan Pentingnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten
Buruh di Grobogan semakin memperkuat posisi mereka menjelang rapat Dewan Pengupah, dengan menilai bahwa upah minimum kabupaten (UMK) yang berlaku saat ini masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Aliansi buruh Grobogan menganggap pembahasan UMK tahun ini sangat krusial karena akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja lintas sektor.
Isu UMK Grobogan kembali muncul setelah buruh menyatakan bahwa formula yang digunakan oleh Dewan Pengupah belum sepenuhnya mencerminkan realitas kebutuhan hidup layak (KHL). Selain fokus pada UMK, buruh Grobogan kini sedang merancang strategi untuk mendorong penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebagai alternatif kebijakan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Skema UMSK dinilai memberikan ruang keadilan karena mempertimbangkan risiko dan karakter kerja yang berbeda pada tiap sektor industri. Presidium Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) Grobogan, Sufianto, menyebut bahwa ruang perubahan UMK 2026 relatif terbatas karena mengacu pada regulasi pusat.
“Provinsi kemarin sudah ada rapat dewan pengupahan, dengan nilai alfa 0,9 disesuaikan kondisi Grobogan, naiknya sekitar 7,2 persen,” ujarnya. Sabtu, 20 Desember 2025.
Dengan formula tersebut, UMK Grobogan diperkirakan hanya naik sekitar Rp169 ribu dari angka 2025 yang berada di kisaran Rp2,4 juta. Menurut buruh, kenaikan UMK itu belum mampu mengejar nilai kebutuhan hidup layak yang terus meningkat seiring biaya dasar rumah tangga.
Sufianto menilai pendekatan alfa 0,9 belum mencerminkan kondisi riil buruh, khususnya sektor dengan beban dan risiko kerja tinggi. “Kalau usulan kami, alfanya sampai 3.0,” imbuhnya, menegaskan perlunya keberanian dalam merumuskan kebijakan upah yang adil.
Meski demikian, Aliansi buruh belum memaparkan simulasi nominal dari alfa tersebut karena fokus diarahkan pada penguatan usulan UMSK. UMSK dianggap lebih realistis karena mampu mengakomodasi perbedaan sektor, dibandingkan UMK yang berlaku umum untuk seluruh pekerja.
Dalam usulannya, buruh Grobogan mendorong angka UMSK sebesar Rp2,9 juta yang dinilai mendekati standar hidup layak daerah. “Angka itu melihat risiko kerja pegawai, apakah masuk kategori menengah atau tinggi. Kami usulkan Rp2,9 juta,” kata Sufianto.
Aliansi buruh menilai pendekatan sektoral akan memberi perlindungan lebih adil bagi pekerja di bidang dengan risiko lebih besar. Rapat Dewan Pengupah Kabupaten Grobogan dijadwalkan berlangsung Senin, 22 Desember 2025, dan diperkirakan berlangsung dinamis. Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah daerah, perwakilan buruh, dan unsur pengusaha dalam menentukan kebijakan upah 2026.
Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo memastikan rapat digelar setelah ada kepastian dasar hukum dari pemerintah pusat. “Betul, rencana Senin besok pukul 09.00 WIB ada penetapan Upah Minimum Kabupaten,” ujarnya saat dikonfirmasi. Ia menegaskan seluruh proses di Dewan Pengupah akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, buruh Grobogan berharap rapat Dewan Pengupah membuka ruang dialog substantif terkait penerapan UMSK. Mereka menilai keberanian menerapkan UMSK dapat menjadi solusi atas keterbatasan formula UMK yang ada saat ini. Menjelang rapat Dewan Pengupah, buruh Grobogan menegaskan perjuangan UMSK demi mendekatkan UMK pada standar KHL.
