Kementerian Ketenagakerjaan Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Sebelum Natal 2025
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan tenggat waktu bagi para gubernur di setiap provinsi Indonesia untuk menentukan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Tenggat waktu ini harus dipenuhi paling lambat menjelang Hari Raya Natal 2025, yaitu pada Rabu, 24 Desember 2025.
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12). Yassierli, pejabat Kemenaker, mengatakan bahwa dalam penentuan UMP 2026, gubernur wajib menetapkan besaran kenaikannya selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025.
Selain itu, Yassierli juga menyampaikan bahwa setiap gubernur diberi kewajiban untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Ia menegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMSP dan dapat juga menetapkan UMSK.
Pembahasan UMP 2026 Sudah Selesai
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pembahasan terkait dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah selesai dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Dia memastikan bahwa formula penghitungan UMP akan sama seperti tahun 2025, meskipun indeksnya berbeda untuk UMP 2026.
“UMP (2026) sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda (dari UMP 2025). Nah, nanti akan diumumkan pada waktunya. Sekarang sedang sosialisasi,” ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/11).
Meski demikian, Airlangga belum bersedia mengungkapkan secara rinci formula penetapan UMP tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah masih dalam tahap sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait.
Pertimbangan Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Layak
Namun, Airlangga menegaskan bahwa penentuan UMP 2026 akan mempertimbangkan indikator perkembangan ekonomi serta indeks kebutuhan hidup layak (KLH) yang disesuaikan dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
“Acuannya kan perkembangan perekonomian, kemudian indeks dari kehidupan layak. KLHS berdasarkan kriteria ILO,” tutupnya.
Proses Penetapan UMP 2026
Penetapan UMP 2026 dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha. Proses ini bertujuan agar upah minimum dapat mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan regional, serta kebutuhan hidup masyarakat.
Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan UMP antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan perubahan harga barang kebutuhan pokok. Dengan adanya perhitungan yang transparan dan berbasis data, diharapkan UMP 2026 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
Tantangan dan Harapan
Meski proses penetapan UMP 2026 telah selesai, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kesulitan dalam memprediksi perkembangan ekonomi jangka pendek, terutama dalam situasi ketidakpastian global. Selain itu, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha juga menjadi hal penting dalam menentukan besaran kenaikan upah.
Pemerintah diharapkan dapat terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik terkait UMP 2026. Dengan adanya sosialisasi yang intensif, diharapkan semua pihak dapat memahami dasar penghitungan dan tujuan dari penetapan UMP tersebut.
