UMP 2026 Tetap Stagnan, Ini Perhitungan Kenaikan Maksimal 10,5 Persen di Jawa

Tanda-Tanda Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang Belum Diumumkan

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru untuk tahun 2026. Pemerintah sebenarnya diwajibkan untuk mengumumkan hasil penetapan nominal baru UMP yang akan berlaku pada pergantian tahun mendatang secara resmi.

Aturan baru tentang kebijakan nominal UMP yang akan berlaku setiap tahun, termasuk 2026, telah diberlakukan. Dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum, pemerintah memiliki peran penting dalam memperhitungkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL), demi menemukan angka yang selaras dengan perencanaan secara nasional.

🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.

CARA KERJA (Real)

• Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
• Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
• Profit 1 siklus = 1.2%
• Mengulang selama market bergerak

KEUNGGULAN UTAMA

• Anti Loss & SPOT Market (Aman)
• LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
• Tanpa emosi, pantau chart otomatis
• Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

🚀 Gabung Sekarang 💬 Grup Support

Baca Edukasi & Penjelasan Lengkap →

Perubahan angka dalam upah ini merupakan bentuk kesejahteraan pemerintah untuk rakyat masyarakat yang terus diupayakan naik setiap tahunnya. Saat ini, rumus perhitungan dasar UMP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Di mana, beleid ini dipakai untuk merumuskan UMP 2024 dan 2025.

Nilai ini diketahui hampir sama dengan penetapan UMP periode tahun ini yang diresmikan pada akhir tahun 2024 lalu. Ini merupakan opsi pertama, dimana kenaikan sebesar 6,5 persen, merujuk pada besaran kenaikan UMP 2025.

Terbaru, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan tiga usulan perhitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah disepakati Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPBB). Koalisi tersebut beranggotakan 72 serikat buruh di seluruh Indonesia dan menjadi wadah konsolidasi utama tuntutan buruh terhadap kebijakan upah.

Menurut Said, usulan pertama adalah kenaikan sebesar 6,5 persen, merujuk pada besaran kenaikan UMP 2025. Ia menjelaskan, angka tersebut berasal dari inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, dengan tambahan faktor indeks tertentu sebesar 1,0.

Adapun, Kaum Buruh juga menegaskan jika tidak ada satu pun usulan yang disetujui, maka aksi mogok nasional akan digelar pada Desember 2025, bertepatan dengan penetapan UMP oleh Menteri Ketenagakerjaan. Iqbal menambahkan, aksi mogok nasional bahkan bisa dilakukan sebelum 20 November.

Ia memperkirakan sekitar lima juta buruh akan terlibat dengan menghentikan produksi di lebih dari 5.000 pabrik di 300 kabupaten/kota, dan aksi tersebut berpotensi meluas ke berbagai sektor industri. Hal ini akan menjadi cerminan dan dipastikan juga akan berlaku disetiap daerah, tak terkecuali beberapa provinsi terbesar di tanah air, salah satunya adalah Jawa Barat (Jabar).

Meski, pemberian opsi paling rendah di angka 6,5 persen, menjadi langkah paling akhir permintaan para buruh, namun besar harapa bagi pemerintah untuk menekan di angkat opsi kedua hingga ketiga yang berniali 8,5 hingga 10,5 persen tahun depan.

Daftar UMP 2026 di Pulau Jawa Jika Naik Sebesar 10,5 Persen

1. UMP 2025 Banten: Dari Rp 2.905.119 menjadi Rp 3.195.630 di tahun 2026.
2. UMP 2025 DKI Jakarta: Dari Rp 5.396.760 menjadi Rp 5.936.437 di tahun 2026.
3. UMP 2025 Jawa Barat (Jabar): Dari Rp 2.191.232 menjadi Rp 2.410.355 di tahun 2026.
4. UMP 2025 Jawa Tengah (Jateng): Dari Rp 2.169.348 menjadi Rp 2.386.282 di tahun 2026.
5. UMP 2025 Jawa Timur (Jatim): Dari Rp 2.305.984 menjadi Rp 2.536.582 di tahun 2026.
6. UMP 2025 DI Yogyakarta: Dari Rp 2.264.080 menjadi Rp 2.490.488 di tahun 2026.

Daftar UMP 2026 di 28 Provinsi, Jika Naik Sebesar 10,5 Persen

1. UMP 2025 Aceh: Dari Rp 3.685.615 menjadi Rp 4.054.176 di tahun 2026.
2. UMP 2025 Sumatera Utara (Sumut): Dari Rp 2.992.599 menjadi Rp 3.291.858 di tahun 2026.
3. UMP 2025 Sumatera Barat (Sumbar): Dari Rp 2.994.193 menjadi Rp 3.293.612 di tahun 2026.
4. UMP 2025 Sumatera Selatan (Sumsel): Dari Rp 3.681.570 menjadi Rp 4.049.727 di tahun 2026.
5. UMP 2025 Kepulauan Riau: Dari Rp 3.623.653 menjadi Rp 3.986.018 di tahun 2026.
6. UMP 2025 Riau: Dari Rp 3.508.775 menjadi Rp 3.859.652 di tahun 2026.
7. UMP 2025 Lampung: Dari Rp 2.893.069 menjadi Rp 3.182.375 di tahun 2026.
8. UMP 2025 Bengkulu: Dari Rp 2.670.039 menjadi Rp 2.937.042 di tahun 2026.
9. UMP 2025 Jambi: Dari Rp 3.234.533 menjadi Rp 3.557.986 di tahun 2026.
10. UMP 2025 Bangka Belitung: Dari Rp 3.876.600 menjadi Rp 4.264.260 di tahun 2026.
11. UMP 2025 Bali: Dari Rp 2.996.560 menjadi Rp 3.296.216 di tahun 2026.
12. UMP 2025 Nusa Tenggara Timur (NTT): Dari Rp 2.328.969 menjadi Rp 2.561.865 di tahun 2026.
13. UMP 2025 Nusa Tenggara Barat (NTB): Dari Rp 2.602.931 menjadi Rp 2.863.224 di tahun 2026.
14. UMP 2025 Kalimantan Barat: Dari Rp 2.878.286 menjadi Rp 3.116.114 di tahun 2026.
15. UMP 2025 Kalimantan Tengah: Dari Rp 3.473.621 menjadi Rp 3.820.983 di tahun 2026.
16. UMP 2025 Kalimantan Selatan: Dari Rp 3.496.194 menjadi Rp 3.845.813 di tahun 2026.
17. UMP 2025 Kalimantan Utara: Dari Rp 3.580.160 menjadi Rp 3.938.176 di tahun 2026.
18. UMP 2025 Kalimantan Timur: Dari Rp 3.579.313 menjadi Rp 3.937.244 di tahun 2026.
19. UMP 2025 Sulawesi Utara: Dari Rp 3.775.425 menjadi Rp 4.152.967 di tahun 2026.
20. UMP 2025 Sulawesi Tengah: Dari Rp 2.914.583 menjadi Rp 3.206.041 di tahun 2026.
21. UMP 2025 Sulawesi Tenggara: Dari Rp 3.073.551 menjadi Rp 3.380.906 di tahun 2026.
22. UMP 2025 Sulawesi Selatan: Dari Rp 3.657.527 menjadi Rp 4.023.279 di tahun 2026.
23. UMP 2025 Sulawesi Barat: Dari Rp 3.104.430 menjadi Rp 3.414.873 di tahun 2026.
24. UMP 2025 Gorontalo: Dari Rp 3.221.731 menjadi Rp 3.543.904 di tahun 2026.
25. UMP 2025 Maluku Utara: Dari Rp 3.408.000 menjadi Rp 3.748.800 di tahun 2026.
26. UMP 2025 Maluku: Dari Rp 3.141.699 menjadi Rp 3.455.868 di tahun 2026.
27. UMP 2025 Papua: Dari Rp 4.285.848 menjadi Rp 4.714.432 di tahun 2026.
28. UMP 2025 Papua Barat: Dari Rp 3.615.000 menjadi Rp 3.976.500 di tahun 2026.