Perencanaan Pembangunan Ulang Pelabuhan Sapudi Mengundang Kekhawatiran
Pelabuhan Sapudi, yang berada di wilayah Jawa Timur, tengah menjadi sorotan karena rencana pembangunan ulang dan penggantian fasilitas pelabuhan laut. Proyek ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu multiyears, yaitu Tahun Anggaran 2025 hingga 2026. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan layanan transportasi laut serta memperkuat infrastruktur kepelabuhanan. Namun, rencana tersebut justru menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar, terutama para pemilik perahu rakyat dan kuli pekerja bongkar muat di Pelabuhan Gayam.
Para kuli pekerja mengeluh bahwa proses perencanaan proyek tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang selama ini bergantung pada aktivitas pelabuhan. Mereka merasa belum mendapatkan sosialisasi yang jelas tentang dampak dari replacement pelabuhan terhadap pekerjaan mereka. Terutama, saat perahu rakyat yang biasa mengangkut kebutuhan ekonomi masyarakat Pulau Sapudi tidak lagi bisa bersandar di pelabuhan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sunar, salah satu kuli pelabuhan, menyampaikan kekhawatirannya terhadap hilangnya mata pencaharian selama masa pembangunan atau bahkan setelah bangunan selesai dibangun. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak diajak bicara sebelum rencana tersebut diumumkan. “Kami tidak diajak bicara. Tiba-tiba ada rencana replacement. Kalau nanti tidak ada perahu sandar, kami harus kerja apa?” tanyanya dengan nada khawatir.
Sunar juga menyoroti potensi turunnya aktivitas bongkar muat akibat pembangunan pelabuhan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan perahu rakyat. Menurutnya, jika bangunan pelabuhan terlalu tinggi, maka kuli sulit menggotong barang, apalagi saat bongkar muat bahan material bangunan.
Mereka berharap pemerintah dapat melakukan kajian ulang dan melibatkan masyarakat terdampak sebelum proyek berjalan. Sementara itu, Andre, salah satu pemilik perahu rakyat, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 lalu, pelabuhan juga pernah diperbaiki. Namun, setelah perbaikan selesai, perahu rakyat tidak bisa bersandar karena bangunan terlalu tinggi. Hal ini membuat para pengguna jasa pelabuhan beralih ke jembatan yang akan direplacement.
“Jika ini juga dibangun dengan desain yang sama seperti tahun 2024, sudah pasti kami para pemilik perahu tak bisa bersandar lagi di pelabuhan ini,” katanya. Andre mengkhawatirkan dampak terhadap harga kebutuhan pokok yang akan semakin meningkat. Pasalnya, pengangkutan akan kembali ke jaman tahun 2010, yaitu menggunakan perahu kecil (tambengan) yang kemudian dinaikkan ke dermaga. Dermaga saat ini juga semakin tinggi, sehingga biaya kuli dan harga jual akan semakin mahal.
Andre sangat kecewa karena pembangunan replacement pelabuhan ini diusulkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dermaga ini telah membantu peningkatan fasilitas kebutuhan masyarakat Pulau Sapudi. Apalagi, perahu rakyat menjadi penopang kebutuhan masyarakat, terutama karena kapal feri sering mengalami masalah.
“Ada 8 perahu rakyat yang juga menjadi korban jika tidak ada tempat untuk Pelayaran Rakyat (Pelra), lalu untuk apa membangun pelabuhan kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Menurut Andre, pembangunan replacement pelabuhan ini akan menjadi ancaman serius bagi perekonomian Pulau Sapudi. Misalnya, tabung gas yang tidak bisa dimuat menggunakan kapal feri. “Kami memikirkan dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan replacement pelabuhan ini, sebab perahu kami ketika berlayar mampu menampung muatan selayaknya 4 truck,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa anggaran besar pembangunan replacement pelabuhan Sapudi seharusnya dialokasikan untuk rehabilitasi Pelabuhan Tarebung yang sudah tidak layak pakai. Pelabuhan tersebut menjadi tempat bersandar kapal feri tujuan Sapudi-Kalianget dan Sapudi-Situbondo.
“Anda malah pelabuhan yang masih baik-baik saja mau dibangun, kalau memang untuk jangka panjang, harusnya nasib Perla juga dipikirkan jauh sebelum perencanaan ini matang, agar tidak mematikan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. UPP Kelas III Sapudi, Bu Reni, tidak memberikan tanggapan apapun terkait klarifikasi media mengenai tidak dilibatkannya masyarakat pengguna jasa pelabuhan dalam serap aspirasi pengusulan program pembangunan replacement pelabuhan ini. Meskipun media telah mengirimkan konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Bu Reni tidak membalas meskipun pesan sudah centang dua.
Proyek ini rencananya akan memasuki tahap pelaksanaan dalam waktu dekat, dengan pagu anggaran sekitar 76 miliar rupiah. Anggaran berasal dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Warga dan pekerja berharap pemerintah memberi ruang dialog agar dampak sosial pembangunan dapat diminimalkan dan asas kemanfaatannya tetap dirasakan oleh masyarakat Sapudi.
