Masalah Anggaran dan Kinerja Pariwisata di Flores Timur
Pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah menyebabkan berbagai daerah dengan pendapatan kecil mengalami kesulitan. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Flores Timur, yang kini hanya memiliki dana dari pusat sebesar 5 miliar rupiah. Hal ini membuat Bupati terlihat tidak berdaya, terlebih pendapatan daerah secara keseluruhan jauh dari target yang ditetapkan.
Keterbatasan anggaran yang dialami Flores Timur semakin diperparah oleh minimnya pendapatan daerah akibat beberapa kegiatan yang dinilai publik hanya menghamburkan uang daerah. Contohnya adalah even-even yang digelar oleh Dinas Pariwisata. Meski katanya bertujuan untuk menggenjot perputaran uang, namun hingga saat ini belum ada informasi adanya surplus yang signifikan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Masalah ini semakin memperihatinkan ketika data yang dikumpulkan oleh awak media menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah. Padahal, Dinas ini sering kali melakukan kegiatan besar yang terbilang bergengsi.
Berdasarkan data semester pertama tahun anggaran 2025, PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur hanya mencapai Rp26.614.000 atau sekitar 20 persen dari target Rp122 juta. Sementara itu, secara keseluruhan PAD Flores Timur berada di kisaran Rp29 miliar lebih atau baru 41,18 persen dari target Rp71,4 miliar. Angka ini jauh dari harapan dan menunjukkan bahwa kinerja daerah masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.
Meskipun Bupati Flores Timur telah berupaya keras dalam meminta keadilan fiskal di setiap daerah otonom, terutama di daerahnya sendiri, penting juga bagi pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengelola kegiatan yang dilakukan. Jangan sampai kegiatan tersebut terkesan hanya sebagai hiburan belaka tanpa memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.
Seminar Keadilan Fiskal Nasional di Larantuka
Momen seminar Keadilan Fiskal Nasional di Larantuka pada Kamis, 6 November 2025, menjadi ajang penting bagi Bupati Flores Timur untuk menyampaikan jerih payahnya dalam memperjuangkan hak daerah. Dalam seminar tersebut, Bupati berhasil merumuskan 9 poin kesepakatan bersama Kepala Daerah se-Nusa Tenggara Timur (NTT). Kesepakatan ini merupakan langkah kolektif untuk memperoleh dana afirmasi dari pemerintah pusat.
Pergerakan yang dilakukan ini diharapkan bisa menembus telinga pemerintah pusat dan mendapatkan perhatian yang lebih serius. Namun, pandangan ini dinilai berbeda oleh Bupati Malaka yang hadir dalam seminar tersebut. Ia menilai bahwa upaya ini bisa bertentangan dengan kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya.
Menurut Bupati Malaka, kebijakan yang sudah diterapkan oleh Menteri Keuangan telah menyalurkan dana di bank sebesar 234 triliun rupiah. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar dana tersebut diserap oleh pemerintah daerah. Selain itu, setiap daerah diwajibkan untuk kreatif dalam mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki.
Perlu Strategi yang Lebih Efektif
Dengan situasi seperti ini, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di daerah. Bukan hanya sekadar menggelar acara besar-besaran, tetapi harus ada perhitungan matang yang mengarah pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu lebih transparan dalam menjelaskan manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa dana yang digunakan bukanlah sia-sia, melainkan investasi yang berpotensi memberikan hasil jangka panjang.
Selain itu, kolaborasi antar daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan keadilan fiskal. Dengan bekerja sama, daerah bisa menghasilkan rekomendasi yang lebih kuat dan berdampak nyata terhadap kebijakan nasional.
