Kritik terhadap Perluasan Penerima MBG
Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina, menyoroti pentingnya memastikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih optimal sebelum mengambil keputusan untuk memperluas sasaran penerima. Menurutnya, isu perluasan tersebut tidak boleh terburu-buru karena masih banyak kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Kami meminta program yang saat ini sedang berjalan dengan sasaran peserta didik dan ibu hamil dioptimalkan, termasuk meminimalkan potensi keracunan dan makan basi yang banyak terjadi di berbagai daerah," ujar Arzeti dalam keterangan tertulis.
Usulan perluasan penerima MBG disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam usulan tersebut, Menteri Sosial ingin agar MBG juga didistribusikan kepada 100.000 lanjut usia (lansia) dan lebih dari 30.000 penyandang disabilitas.
Arzeti tidak mempermasalahkan usulan tersebut. Namun dia menegaskan bahwa saat ini kasus keracunan masih menjadi salah satu permasalahan utama dari MBG. Selain itu, temuan makanan basi bahkan membuat sejumlah wali murid menolak pemberian MBG untuk anak-anak mereka.
“Kasus-kasus inilah yang harusnya jadi fokus perbaikan program. Jangan kemudian muncul usulan perluasan sasaran lebih dulu,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut dia, kasus keracunan itu mencederai program pemerintahan Prabowo yang menginginkan anak-anak Indonesia mendapat asupan bergizi. Arzeti berharap pemerintah menyelesaikan sederet masalah MBG dulu sebelum penerima manfaatnya diperluas ke lansia atau penyandang disabilitas. “Kami tidak ingin lagi ada kejadian yang merugikan tidak hanya anak-anak, tetapi juga lansia dan penyandang disabilitas. Kami minta seluruh proses pengelolaan berjalan aman dan tertib,” ujar Arzeti.
Usulan Perluasan MBG oleh Menteri Sosial
Menteri Saifullah Yusuf mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan MBG kepada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Usulan itu disampaikan Saifullah Yusuf dalam rapat terbatas membahas pemberdayaan penerima bansos di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 November 2025.
“Insya Allah, kalau nanti semuanya lancar ke depan, tahun depan akan ada juga makan bergizi gratis untuk lansia dan penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial.
Gus Ipul menjelaskan bahwa makan bergizi gratis untuk lansia dan penyandang disabilitas ini merupakan transformasi program makan gratis Kemensos sebelumnya.
Program MBG sebagai Andalan Presiden Prabowo
MBG merupakan program andalan Presiden Prabowo. Namun program ini baru menyasar siswa sekolah dan ibu hamil atau ibu menyusui. Hingga 29 Oktober 2025, tercatat sebanyak 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah tersebar di sejumlah daerah di tanah Air.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan 13.514 SPPG ini tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta orang.
Laporan Korban Keracunan dari Jaringan Pemantau Pendidikan
Jaringan Pemantau Pendidikan melaporkan korban keracunan program makan bergizi gratis mencapai 16.109 orang. Angka itu terhitung sejak pertama kali MBG diluncurkan pada 6 Januari hingga 31 Oktober 2025.
"Angka ini menjadikan kasus keracunan MBG sebagai tragedi pangan terbesar di sektor pendidikan tahun ini," ujar Koordinator JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan resmi pada Selasa, 4 November 2025.
Tindakan yang Diperlukan
Dengan adanya laporan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih ketat dalam pengelolaan program MBG. Pemerintah perlu memastikan kualitas makanan yang diberikan serta sistem distribusi yang efisien. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan dan makan basi yang bisa merugikan masyarakat luas, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan awalnya.
