
Peran Menteri Keuangan dalam Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
Pemerintah Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Kesepakatan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan proyek yang selama ini menjadi sorotan publik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik langkah restrukturisasi tersebut, meski ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan pihak China. “Bagus! Saya enggak ikut (negosiasi) kan? Top!” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Kamis (23/10/2025). Ia menambahkan bahwa urusan utang proyek Whoosh sebaiknya diselesaikan oleh pihak terkait melalui pendekatan bisnis. “Saya sebisa mungkin enggak ikut campur, biar aja mereka selesaikan business to business. Top!” tegasnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tenor Utang Diperpanjang hingga 60 Tahun
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan China mencakup perpanjangan masa pembayaran utang hingga 60 tahun. Menurutnya, skema baru ini akan menurunkan kewajiban tahunan secara signifikan. “Kita mau lakukan restructuring dengan pihak Tiongkok. Dan itu mereka sudah setuju,” kata Luhut dalam acara peringatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10/2025). “Jadi kita misalnya (bayar) Rp 2 triliun kira-kira satu tahun, dan kemudian penerimaan (dari operasional) Rp 1,5 triliun,” imbuhnya.
Danantara Bakal Kirim Tim
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan pihaknya masih terus bernegosiasi dengan China soal utang Whoosh, meski dua negara sudah sepakat restrukturisasi. Ia mengatakan Danantara akan mengirim tim ke China untuk proses negosiasi tersebut. Dony menyebut tim itu nantinya merupakan perwakilan Danantara dan pemerintah Indonesia. Meski demikian, Dony belum merinci siapa saja yang akan ikut terbang ke China, sebab masih berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kita sedang atur waktu. Hubungan kita juga bagus (dengan China). Komunikasi bagus dan sebagainya,” kata Dony ketika ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). Lebih lanjut, Dony menjelaskan poin-poin negosiasi termasuk syarat dan ketentuan penyelesaian utang. Tak hanya itu, jangka waktu pinjaman, suku bunga, serta aspek yang berkaitan dengan mata uang, juga akan dibahas. Dony pun memastikan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah utang Whoosh sedang dikaji lebih lanjut.
AHY Putar Otak
Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pihaknya bakal mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. AHY mengungkapkan pihaknya sudah memiliki dua pilihan pendanaan yang sedang dikembangkan bersama lintas kementerian dan lembaga. Namun, AHY mengaku belum bisa menyampaikan secara detail sebab masih dalam proses penghitungan dan pengkajian. “Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya belum bisa menyampaikan secara final karena semuanya masih dihitung dan dikaji,” kata dia usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), dilansir Wartakotalive.com.
Opsi-opsi yang disinggung AHY, telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Danantara serta Kemenhub dan PT KAI beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyelesaian utang menjadi penting agar tidak menghambat pengembangan jaringan transportasi cepat di masa depan. AHY menyebut, sejauh ini ada dua alternatif yang sedang dikaji, yakni restrukturisasi utang melalui Danantara atau kontribusi pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui skema tertentu di APBN. Meski begitu, AHY menegaskan pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.