Posisi Utang Pemerintah Indonesia Hingga Maret 2026
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data terbaru mengenai posisi utang pemerintah. Hingga 31 Maret 2026, total utang Indonesia tercatat berada di angka Rp9.920,42 triliun. Angka ini membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,75 persen.
Meski secara nominal terlihat besar, posisi tersebut diklaim masih dalam kendali otoritas fiskal. Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.
Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Tumpuan Utama
Jika membedah rincian instrumennya, mayoritas utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Nilainya mencapai Rp8.652,89 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman. Hingga periode akhir Maret 2026 tersebut, total pinjaman pemerintah tercatat Rp1.267,52 triliun.
"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR. Hal ini menunjukkan bahwa SBN tetap menjadi instrumen utama dalam struktur utang pemerintah.
Presiden Prabowo: Indonesia Tidak Pernah Gagal Bayar Utang
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia selalu mengelola ekonomi dengan bijak selama bertahun-tahun. Dia menjamin Indonesia tidak pernah sekalipun mengalami gagal bayar terkait kewajiban utang negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2). "Kami tidak pernah gagal bayar, sekalipun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami," kata Prabowo.
Menghormati Warisan Utang Pemimpin Terdahulu
Prabowo menekankan, setiap pemerintahan akan selalu menghormati utang yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan meski antarpemimpin merupakan lawan politik yang keras sekalipun.
"Pemerintahan-pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang dari pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka mungkin merupakan lawan politik yang keras satu sama lain. Tradisi dalam masyarakat kami adalah menghormati kewajiban kami," tegasnya.
Perkembangan Utang Pemerintah di Akhir 2025
Sebelumnya, utang pemerintah telah tembus Rp9.637,9 triliun di akhir 2025 dengan rasio sebesar 40,46 persen terhadap PDB. Pemerintah juga memberikan alasan mengapa harus turun tangan dalam mengelola utang, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kepercayaan investor.
Selain itu, isu utang AS yang mencapai US$39 triliun juga menjadi topik penting. Namun, sumber utama utang AS bukanlah China, melainkan pihak-pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam struktur utang global.