Kritik terhadap Pemimpin dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia
Virdian Aurellio, seorang kreator konten dari gerakan #LawanButaPolitik, mengungkapkan bahwa bencana ekologis di Sumatra disebabkan oleh konflik kepentingan antara bisnis dan politik, bukan hanya pembiaran seperti yang sering dikatakan para ahli. Menurutnya, istilah "pembiaran" terlalu lembut. Ia menjelaskan bahwa situasi ini lebih mirip dengan praktik nebang hutan yang dibayar oleh pihak tertentu.
"Saya tidak percaya bencana ini akan mereformasi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Hari ini, saya yakin teman-teman muda juga sangat sulit percaya kepada negara," ujarnya dalam acara dialog Bola Liar yang tayang di Kompas TV.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menyoroti peran DPR yang mengkritik pembalakan hutan tetapi juga mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Minerba. Bahkan, ia menyebut bahwa Presiden dan pejabat lain memiliki konsensi tambang dan hutan di Sumatra.
"Presiden, berbagai kabinetnya, orang-orang di kabinetnya, Dewan Ekonomi, menteri, termasuk presiden sendiri, adalah orang-orang yang ikut punya konsensi tambang dan lain sebagainya," papar Virdian.
Ia juga mengatakan bahwa banyak beredar informasi tentang purnawirawan polisi dan TNI yang terlibat dalam kasus ini. Ini membuatnya sulit untuk percaya bahwa ada perubahan yang nyata.
"Begitu juga dengan Presiden, berbagai kabinetnya, orang-orang di kabinetnya. Dewan ekonomi-lah, menterilah, termasuk presiden lah, juga adalah orang-orang yang ikut punya konsensi tambang dan lain sebagainya," ujarnya.
Kekecewaan terhadap Status Bencana Nasional
Virdian mengecam perlakuan pemerintah yang lambat dan tidak transparan. Ia menilai bahwa status bencana nasional belum diterapkan meskipun korban telah mencapai 850 orang. Ia juga menyebut bahwa banyak warga yang kedinginan dan kelaparan.
"Jadi nunggu apa lagi? Menunggu prosedur. Pemilu saja ditabrak, prosedur diganti konstitusi. Kenapa bencana harus nunggu prosedur, gitu loh," ujarnya.
Ia meminta pemerintah segera menyatakan status bencana nasional untuk Sumatra sebagai bentuk keseriusan. Dengan status tersebut, komitmen negara bisa dipastikan.
"Kalau benar-benar istana ingin mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu standing point dari negara adalah berpihak kepada korban, berpihak kepada generasi muda yang kita ingin hidup tidak dengan tenggelam," katanya.
Peran Masyarakat dan Solidaritas
Virdian menyoroti peran masyarakat melalui aktivis pro lingkungan yang dikebiri dan bahkan dibunuh. Ia menyebut bahwa sudah banyak aktivis pro lingkungan yang akhirnya dibunuh atau dipenjara.
"Berapa banyak aktivis pro lingkungan yang akhirnya dibunuh, yang akhirnya kemudian dipenjara. Jadi udah enggak ada standing point, enggak ada ruang aman bagi kita," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk fokus pada warga dan mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya. Ia menilai bahwa negara seharusnya mengambil kembali kerugian dari korupsi lingkungan yang nilainya ratusan triliun, bukan meminta sumbangan ke rakyat.
"Negara ini FOMO banget. Ngapain ikut-ikutan bikin donasi? Tiap hari rakyat sudah donasi ke negara lewat pajak," ujarnya.
Tanggapan dari Pihak Istana
Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Telisa Aulia Falianty, mengatakan bahwa Presiden serius dalam melihat bencana Sumatra. Namun, menurutnya, pihaknya hanya selalu mendapat panggilan agar melakukan updating atau laporan terbaru dari bencana Sumatra.
"Buktinya kami, istilahnya ee hampir setiap saat itu selalu mendapatkan call, untuk segera melakukan updating, updating, dan progress gitu," katanya.
Telisa juga menjelaskan bahwa KSP tidak punya tangan langsung, tapi lebih kepada bagaimana mensinergikan. Ia berharap masyarakat memberikan waktu karena penanganan bencana membutuhkan proses.
"Artinya karena kan kita tidak mungkin semua itu dalam on the spot ya, pasti pengin cepat, memang penanganan harus cepat, tapi artinya pasti butuh proses. Jadi ini semua dalam proses kan, kita juga ada Satgas PKH," ujarnya.
Meski begitu, ia menyatakan bahwa pihaknya bisa melakukan early warning. Ia juga menyebut bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sudah memanggil Kementerian Kehutanan dan sedang menginvestigasi kasus-kasus yang ada.
