Pemkab Kukar Proyeksikan Defisit APBD 2026 Sebesar Rp150 Miliar
Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memastikan bahwa program pembangunan prioritas tahun 2026 tetap akan berjalan. Meski pemerintah daerah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp150 miliar, ia menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun depan tetap difokuskan pada program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Pernyataan ini disampaikan Rendi dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dengan agenda penyampaian nota keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sesuai RAPBD 2026, diperkirakan masih terjadi defisit sebesar Rp150 miliar. Namun hal itu masih dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya melalui silpa,” ujar Rendi Solihin.
Ia menambahkan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melanjutkan pembangunan daerah dan menjaga arah kebijakan fiskal agar tetap sejalan dengan visi RPJMD Kukar.
“Semua tahapan penyusunan RAPBD dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rendi Solihin memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp737,49 miliar, pendapatan transfer Rp6,53 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara total belanja daerah mencapai Rp7,50 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp5,20 triliun, belanja modal Rp1,45 triliun, belanja tidak terduga Rp27,82 miliar, dan belanja transfer Rp818,17 miliar.
Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap diarahkan pada sektor penting yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Rendi Solihin juga menyampaikan bahwa rancangan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp1,2 triliun.
“Atas dasar itu, beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kukar belum terakomodasi dalam RAPBD, sehingga dokumen ini masih akan disesuaikan kembali seiring pembahasan di DPRD,” jelasnya.
Proses Pembahasan RAPBD
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan bahwa penyampaian nota keuangan APBD 2026 berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kita bekerja dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Ini membuktikan bahwa penyampaian nota APBD sudah sesuai prosedur dan tetap tertib,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa nilai APBD 2026 yang disampaikan pemerintah tetap konsisten di kisaran Rp7,5 triliun, sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS.
“Kalau disampaikan Rp7,5 triliun, berarti kita konsisten di angka itu. Dengan ketegasan dan kesepakatan bersama, mudah-mudahan kita tetap berpedoman pada angka tersebut,” katanya.
Ahmad Yani menambahkan bahwa DPRD akan segera membahas Raperda APBD 2026 melalui Badan Anggaran, dan memperkirakan prosesnya tidak akan berlangsung lama.
“Mungkin satu sampai dua minggu. Minggu ketiga atau keempat nanti sudah bisa kita setujui bersama menjadi perda,” ungkapnya.
Penurunan Nilai APBD dan Harapan Masa Depan
Mengenai penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya, Ahmad Yani menyebut hal itu wajar akibat koreksi dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia berharap kondisi fiskal Kukar bisa kembali membaik di masa mendatang.
“Dulu kita sempat menembus Rp14 triliun, lalu turun menjadi Rp11 triliun dan sekarang sekitar Rp7 triliun. Mudah-mudahan ke depan angkanya bisa kembali naik di atas Rp10 triliun,” ucapnya.
Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan dan akses jalan strategis menuju IKN.
“Kita harapkan proyek-proyek besar itu bisa dibiayai oleh pemerintah pusat atau provinsi. Jadi tidak semuanya mengandalkan APBD Kukar,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Ahmad Yani memastikan program-program unggulan Kutai Kartanegara Idaman tetap berjalan, termasuk bantuan untuk RT dan infrastruktur dasar.
“Insya Allah program Kukar Idaman tetap terlaksana sesuai yang diharapkan, meski perlu penyesuaian agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.
