Penilaian Integritas Pemkot Bandung Masih Rendah
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) menunjukkan bahwa penilaian integritas masih rendah. Dalam SPI tahun 2024, Pemkot Bandung masih masuk dalam kategori rawan dengan nilai SPI sebesar 69. Sementara itu, kategori terjaga dimulai dari nilai 78.
"Nilai 69 tersebut menunjukkan masih banyak potensi risiko korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), pengadaan barang dan jasa, maupun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irawati di Jalan Aceh, Bandung, Selasa lalu (21/10).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Irawati, potensi kasus korupsi yang lainnya di Pemkot Bandung adalah dalam hal jual beli jabatan. Berdasarkan data statistik, penanganan perkara menunjukkan bahwa jual beli jabatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi.
"Dalam konteks jual beli jabatan, biasanya lebih kepada siapa yang disukai atau dapat mengakomodir kepentingan tertentu. Ketika manajemen ASN tidak menempatkan the right man in the right place, maka keputusan akhir itu hanya didasari pada kepentingan pribadi atau kelompok," kata Irawati.
Akibatnya, muncul praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan daerah. Apalagi dengan nilai SPI 69, potensi jual beli jabatan pun termasuk dalam risiko. Pasalnya, tutur Irawati, aspek pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penilaian.
"Konteks inilah yang menjadi perhatian kami melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), yakni alat ukur dari KPK dalam delapan area perbaikan tata kelola," urai Irawati.
Perlu diketahui, KPK juga turut menyoroti sejauh mana pengawasan internal Pemkot Bandung berjalan. Sebab, masih kata Irawati, pengawasan ini menjadi bentuk mitigasi awal apabila ditemukan potensi korupsi atau penyimpangan.
Dengan begitu, jelas Irawati, potensi korupsi dan penyimpangan itu dapat segera ditindaklanjuti oleh aparatur pengawas internal, baik melalui mekanisme pengawasan internal atau kerja sama dengan aparat penegak hukum.
"Kalau melihat sejarah yang sudah berlangsung di Pemkot Bandung, memang cukup tinggi kasus korupsinya. SPI dan juga beberapa kasus sebelumnya menunjukkan hal tersebut," ujar Irawati.
Upaya Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa SPI Pemkot Bandung hingga saat ini belum benar-benar sehat, sedangkan MCSP sudah cukup baik karena nilainya tinggi.
"Memang SPI kita belum sehat-sehat banget, baru MCSP saja pas 90, kita harus di atas 90. Tapi SPI masih di bawah 78 baru 69, artinya masih rentan," kata Farhan.
Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, pihak Pemkot Bandung mengadakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara KPK dan Pemkot Bandung.
"Ini salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan SPI dan MCSP agar bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini berada dalam pemantauan tata kelola yang sehat tanpa korupsi," tandas Farhan.
