Penolakan Terhadap Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto
Mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, yang tergabung dalam Aliansi Gusar menyatakan penolakan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Dalam konferensi pers daring yang digelar pada Minggu (9/11/2025), mereka menilai langkah tersebut tidak hanya melukai nurani bangsa, tetapi juga mengabaikan penderitaan korban pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan represi politik selama masa Orde Baru.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Slamet Thohari, perwakilan Aliansi Gusar yang kini menempuh studi doktoral di Western Sydney University, menegaskan bahwa Soeharto memiliki rekam jejak sebagai diktator, otoriter, serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Ia menanyakan, bagaimana seseorang yang dilengserkan pada 1998 bisa diangkat menjadi pahlawan.
“Dari track record-nya, Soeharto sama sekali tidak memenuhi kriteria menjadi pahlawan,” ujarnya.
Pernyataan ini muncul sehari sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Pemberian gelar tersebut dilakukan terhadap ahli waris di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Selain Soeharto, Prabowo juga memberikan gelar kepada tokoh-tokoh lain seperti Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhi Wibowo, dan Marsinah.
Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Dianggap Pengkhianatan
Slamet menegaskan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan akal sehat sejarah. Ia menyoroti bahwa Soeharto meninggalkan jejak pelanggaran HAM berat yang tidak bisa dihapus begitu saja. Menurutnya, seseorang dengan riwayat penuh kekerasan dan pelanggaran terhadap rakyatnya tidak pantas diangkat sebagai pahlawan.
“Bagaimana orang yang jahat seperti ini diangkat menjadi pahlawan? Pahlawan itu orang yang merelakan diri untuk kepentingan orang banyak, bahkan rugi sendiri. Sedangkan Soeharto justru mementingkan keluarganya dan kroni-kroninya,” tegas Slamet.
Selain itu, rezim Orde Baru di bawah Soeharto juga meninggalkan warisan diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa. Slamet menyebut, banyak warga keturunan Tionghoa yang mendapat perlakuan rasisme dari Soeharto dan kemudian melarikan diri ke Australia.
Ia juga menyinggung cara pandang keliru sebagian masyarakat dalam memaknai pembangunan. “Kalau begitu cara pandangnya, kolonialisme Belanda pun layak dijadikan pahlawan. Karena kalau kita fokus kepada kebaikannya, misalnya infrastruktur, apakah Belanda dianggap sebagai negara yang layak dijadikan pahlawan?” ujarnya.
Legasi Soeharto Terhadap Kerusakan Lingkungan
Aspek lingkungan juga menjadi fokus dalam konferensi pers tersebut. Hijroatul Maghfiroh, mahasiswa yang kini menempuh studi Environment and Sustainable Development di Macquarie University, menilai masa pemerintahan Soeharto meninggalkan warisan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Ia menjelaskan bahwa kebijakan eksploitasi dimulai sejak awal pemerintahan Soeharto, ketika pemerintah membuka lebih dari 62 juta hektar hutan untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan kepada 585 perusahaan swasta dan BUMN, banyak di antaranya dimiliki oleh kroni dan keluarga presiden.
“Rata-rata laju deforestasi di masa Orde Baru mencapai 0,5–1,7 juta hektare per tahun, melonjak hingga 3 juta hektar menjelang akhir kekuasaan. Indonesia menjadi pengekspor kayu lapis tropis terbesar di dunia pada akhir 1980-an, tapi juga kehilangan sebagian besar hutan alamnya,” kata Maghfiroh.
Maghfiroh mencontohkan kontrak tambang Freeport di Papua sebagai bentuk “kolonialisme ekologis baru”, di mana rakyat lokal tidak memperoleh manfaat yang adil dari kekayaan alam mereka. Ia menyebut sistem patronase ekonomi berbasis kroni bisnis di masa Orde Baru telah melahirkan oligarki sumber daya alam yang masih bertahan hingga kini.
Penulisan Ulang Sejarah dan Ancaman Kemunduran Demokrasi
Salah satu kekhawatiran terbesar yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut adalah upaya sistematis untuk menulis ulang sejarah Orde Baru dengan cara yang berpotensi mengaburkan luka kolektif bangsa. Hal ini disampaikan oleh Lailly Prihatiningtyas, mahasiswi doktoral di University of Technology Sydney, yang menilai bahwa narasi tentang Soeharto sebagai “pahlawan nasional” bukan sekadar soal penghargaan, tetapi juga bagian dari politik sejarah yang berbahaya.
“Selama Orde Baru yang sangat panjang, kita melihat berbagai hal seperti KKN, kronisme, kerusakan lingkungan, ekonomi yang ekstraktif—semuanya dikemas dengan kedok pembangunan nasional,” ujar Tyas.
Ia menyoroti adanya upaya politik sejarah atau penulisan ulang sejarah yang bisa menjadi legitimasi bagi rezim saat ini untuk menghidupkan kembali pola-pola lama yang mencerminkan kemunduran demokrasi. Tyas menegaskan bahwa penyematan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bagian dari agenda yang lebih besar untuk menulis ulang sejarah Indonesia dengan sudut pandang penguasa.
“Ini bukan sekadar soal gelar, tapi bagian dari agenda penulisan sejarah yang berpihak pada rezim tertentu,” tegasnya. “Dan ini berpotensi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.”
