Pendampingan kepada Pengungsi di Kabupaten Tambrauw Pemerint
Pendampingan kepada Pengungsi di Kabupaten Tambrauw
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan berbagai langkah pendampingan terhadap pengungsi yang tinggal di Kabupaten Tambrauw. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap penyerangan yang menewaskan dua tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Bamusbama. Langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi ini mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari penggunaan aparat secara berlebihan.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung ke Tambrauw untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat kembali ke kampung mereka. Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanis, karena jika aparat dikerahkan, masyarakat sipil akan merasa takut.
Selain itu, pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Bupati Tambrauw serta jajaran lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya penyelesaian masalah ini. Elisa menjelaskan bahwa pemprov juga akan turun ke Kabupaten Maybrat terkait peristiwa kontak senjata di Kampung Sori yang menyebabkan gugurnya dua prajurit marinir.
Dalam rangkaian proses ini, pemerintah provinsi juga menyediakan bantuan bahan makanan (bama) untuk masyarakat yang terdampak oleh kejadian tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat konflik.
Temuan Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua telah mengungkap lima fakta terkait eskalasi pasca-penyerangan petugas medis dan warga sipil di Kabupaten Tambrauw. Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan bahwa pihaknya telah memantau sejak awal terjadinya aksi penyerangan di Distrik Bamusbama.
Frits mengungkapkan rasa prihatin atas masih terjadinya aksi kekerasan yang mengorbankan nyawa warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan. Hasil investigasi Komnas HAM juga menemukan adanya keluhan masyarakat tentang aparat yang aniaya warga sipil yang tidak bersalah. Pihaknya berkomitmen untuk menekan kekerasan di tanah Papua, termasuk penyiksaan pada warga sipil.
Komnas HAM juga mendapatkan hasil di lapangan bahwa terdapat tiga kampung, yakni Banfot, Salim, dan Sumbekas, yang warganya mengungsi ke ibu kota distrik. 
Selain itu, terjadi eskalasi militer yang semakin masif dan penempatan pos satgas di wilayah kampung tempat masyarakat sipil tinggal. Penempatan militer ini membuat masyarakat setempat menjadi takut. Oleh karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah dan pimpinan satgas untuk mencari solusi agar pos satgas tersebut bisa digeser.
Respons Bupati Tambrauw
Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menyampaikan bahwa setelah terjadi penyerangan terhadap nakes, honorer, dan warga sipil, pihaknya telah mengawal semua proses yang terjadi. Pemerintah daerah sejak awal ingin menggunakan pendekatan kemanusiaan, sehingga hak-hak korban dan warga sipil dapat dijaga.
Yesnath juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap pekerja kemanusiaan seperti Komnas HAM, agar dapat melakukan pendekatan kemanusiaan di bawah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suasana yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.