Penjelasan Menteri Koordinator Pangan Terkait Tudingan Kerusakan Alam di Sumatera
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan respons terhadap tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya berkontribusi dalam kerusakan alam di Pulau Sumatera. Tudingan ini muncul setelah terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di wilayah tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Zulhas, bencana tersebut terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Tesso Nilo yang berada di Riau. "Di Tesso Nilo tidak ada bencana apapun. Tapi yang salah Zulkifli Hasan, termasuk (bencana) di Thailand dan Malaysia," ujarnya dalam acara BIG Conference 2025, Senin (8/12).
Terkait Tesso Nilo, Zulhas mengungkapkan bahwa ia dituduh telah mengeluarkan izin pengelolaan taman nasional tersebut ketika menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014. "Tesso Nilo itu Taman Nasional, tidak boleh diterbitkan izin (pengelolaan) apapun. Oleh karena itu tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin. Kalau memberi akan langsung masuk penjara sebab masuk (perkara) pidana," jelasnya.
Zulhas menjelaskan bahwa perubahan kondisi Tesso Nilo disebabkan oleh keberadaan 50 ribu masyarakat yang kini tinggal di kawasan tersebut. "Terus salah Zulhas apa disitu? Kata orang salah semua, saya terima saja," katanya.
Pemeriksaan Empat Perusahaan Terkait Banjir di Sumatera Utara
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah memanggil dan memeriksa empat perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di ekosistem daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Senin (8/12). Pemeriksaan ini dilakukan setelah KLH menemukan indikasi aktivitas perusahaan yang memperparah dampak bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.
Empat perusahaan yang dimaksud adalah pengelola tambang emas, pengelola pembangkit listrik tenaga air, pengelola perkebunan sawit, dan satu perusahaan lainnya yang belum dikonfirmasi oleh KLH/BPLH.
"Di antaranya yang akan kita tempuh adalah dengan audit lingkungan, kemudian persengketaan lingkungan hidup, dan kemungkinan pidana," kata Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12).
Operasional keempat perusahaan sudah dihentikan sementara oleh KLH/BPLH. Empat perusahaan lainnya juga akan dipanggil dan diperiksa besok, atas indikasi serupa.
Hanif menjelaskan bahwa banjir di Sumatra Utara terjadi pada lima DAS, yaitu Batang Toru, Garoga, Badili, Aek Pandan, dan Sibuluan. Di DAS Garoga, KLH/BPLH menemukan aktivitas perkebunan kelapa sawit milik entitas swasta, yang kini juga tengah didalami. Namun Hanif menyebut, banjir di lokasi ini lebih dipengaruhi hancurnya hulu DAS karena posisi terjal dan diguyur hujan deras.
Di DAS Badili, Hanif dan tim tidak melihat langsung adanya aktivitas besar manusia di hulu. Hanif lalu memperkirakan, banjir dan longsor disebabkan hujan yang sangat kuat ditambah struktur tanah yang tak dapat menahannya.
Ini serupa dengan kondisi DAS Sibuluan yang memiliki dinding hulu terlalu curam. Di Aek Pandan, kata Hanif, posisi kota atau pemukiman yang terlalu dekat dengan dinding hulu hingga memperparah kerusakan lingkungan.
