Penunjukan Menko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinasi MBG
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait koordinasi tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keputusan tersebut, Zulhas ditunjuk sebagai Ketua Tim koordinasi penyelenggaraan MBG.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Saya baru saja menerima Keppres tiga hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi," ujar Menko yang akrab disapa Zulhas dalam acara "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran" di Kompas TV pada Senin (20/10/2025).
Zulhas menjelaskan bahwa dengan adanya Keppres ini, akan ada pembagian tata kelola penyelenggaraan MBG. Pembagian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Menurut Zulhas, penyelenggara MBG akan berada di BGN, sementara pengawasan akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan program MBG.
"Kita tidak ingin ada yang keracunan, bukan soal langkah, tapi satu pun anak kita tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, kita evaluasi terus untuk melakukan perbaikan," jelas Zulhas.
Kasus Keracunan MBG
Pelaksanaan program MBG sempat menjadi sorotan setelah menimbulkan ribuan orang terdampak keracunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, menyebutkan bahwa hingga 30 September 2025, terdapat lebih dari 6.457 orang yang terdampak keracunan MBG.
"Di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang," ujar Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG hingga pertengahan September 2025. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.
Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Masalah MBG
Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kasus keracunan tersebut. Beberapa langkah telah diambil, antara lain:
- Menutup SPPG atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah
- Mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS)
- Mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur
- Memperbaiki tata kelola BGN dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat.
