Penghargaan Kemenkum Bali dalam Evaluasi Pelayanan Publik
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam ajang Rapat Evaluasi Tahunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Kemenkum Bali menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan Kinerja Sangat Baik. Peringatan Hari Jadi ke-7 MPP juga turut diadakan pada acara tersebut, yang berlangsung pada Selasa 23 September 2025.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Badung, I Bagus Alit Sucipta, kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Bali, I Nengah Sukadana. Ia hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam acara tersebut. Acara ini berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Badung, yang dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk jajaran Forkopimda Provinsi Bali, instansi vertikal, BUMN, serta 31 instansi yang tergabung dalam MPP Kabupaten Badung.
Dalam laporannya, Kepala Dinas PMPTSP, I Made Agus Aryawan, menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, MPP Badung telah menyediakan 152 jenis layanan yang melibatkan berbagai instansi. Termasuk dalam hal ini adalah Kanwil Kemenkum Bali, yang aktif berperan dalam menyediakan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.
Wakil Bupati Badung, I Bagus Alit Sucipta, dalam sambutannya mengungkapkan rasa apresiasinya terhadap seluruh instansi yang tergabung dalam MPP. Ia menekankan bahwa kehadiran MPP sejak tahun 2018 telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di wilayah Kabupaten Badung.
“Kami berharap kerja sama lintas instansi ini terus berlanjut sehingga masyarakat memperoleh layanan publik yang semakin baik, tidak hanya di Badung, tetapi juga di Bali secara keseluruhan,” ujarnya.
Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Kemenkum Bali konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan hukum yang profesional dan transparan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran kami yang terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan akan terus bersinergi dengan seluruh instansi dalam MPP untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Kontribusi MPP dalam Peningkatan Pelayanan Publik
MPP Kabupaten Badung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap layanan publik dapat diakses secara efisien dan cepat. Dengan adanya MPP, masyarakat tidak lagi harus mengurus berbagai dokumen atau prosedur di banyak tempat. Semua layanan bisa diproses melalui satu pintu, yang membuat proses administrasi lebih mudah dan hemat waktu.
Salah satu contoh layanan yang disediakan oleh MPP adalah penerbitan surat keterangan, izin usaha, maupun pengajuan permohonan hukum. Layanan-layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sinergi antarinstansi, MPP berhasil menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, MPP juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui berbagai program dan inisiatif, MPP berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses pemerintahan yang lebih inklusif.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meski telah mencapai banyak prestasi, MPP masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia. Banyak masyarakat masih belum memahami cara mengakses layanan melalui MPP. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan MPP.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja MPP agar dapat terus meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya evaluasi, MPP dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada, serta melakukan perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Harapan besar diarahkan kepada MPP untuk terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, MPP dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!