Menteri Erick Thohir Sederhanakan 191 Peraturan Jadi 20, Termasuk Pencabutan Permenpora 14/2024

Langkah Reformasi Birokrasi di Kemenpora

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengumumkan rencana besar untuk menyederhanakan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dari total 191 Peraturan Menteri sejak tahun 2009, akan dilakukan pengurangan hingga hanya tersisa maksimal 20 peraturan. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah pencabutan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, yang dinilai kontroversial oleh berbagai pihak terkait olahraga Indonesia.

Erick menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi di Kemenpora. Ia menekankan bahwa langkah-langkah seperti ini bertujuan agar instansi tersebut dapat lebih melayani masyarakat dengan baik, serta memastikan arah tujuan pemerintah tercapai secara optimal. “Kita harus bekerja dengan efisiensi dan efektif, ingin birokrasi di Kemenpora sesuai ekspektasi Presiden, mengayomi melayani, memastikan arah tujuan bisa tercapai,” ujarnya saat berbicara kepada media pada Selasa (23/9).

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa keputusan untuk mencabut Permenpora No 14 Tahun 2024 diambil setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk stakeholder dunia olahraga. “Setelah diskusi dengan banyak pihak yang mengerti dari segi hukum nasional dan internasional, kita putuskan untuk mencabut Permenpora No 14 Tahun 2024,” tambahnya.

Langkah deregulasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem olahraga yang lebih dinamis, inklusif, dan berdaya saing global. “Kebijakan deregulasi ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap aspirasi pelaku olahraga. Artinya, kami bersinergi untuk bersama membangun prestasi,” jelas Erick.

Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sebelumnya, Dito Ariotedjo, pada 18 Oktober 2024. Di dalamnya, salah satu ketentuan menyatakan bahwa kongres atau musyawarah induk organisasi olahraga baru hanya dapat diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian.

Penerapan aturan ini menimbulkan polemik di kalangan insan olahraga. Beberapa pihak mengkritik bahwa pemerintah terlalu campur tangan dalam urusan federasi olahraga. Selain itu, aturan ini juga menghilangkan beberapa wewenang federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), termasuk larangan bagi mereka menggunakan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan pencabutan Permenpora tersebut, Kemenpora menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan organisasi olahraga dan memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat mendukung dan tidak membatasi. Ini menjadi langkah penting dalam upaya membangun lingkungan olahraga yang lebih sehat dan progresif.

Keuntungan dari Deregulasi

Beberapa manfaat yang diharapkan dari kebijakan deregulasi ini antara lain:

• Meningkatkan efisiensi kerja – Dengan mengurangi jumlah peraturan, birokrasi di Kemenpora akan lebih ringkas dan cepat.
• Mendorong partisipasi aktif pemuda dan stakeholder – Regulasi yang lebih sederhana memudahkan kerjasama antara pemerintah dan organisasi olahraga.
• Meningkatkan daya saing olahraga nasional – Dengan regulasi yang lebih fleksibel, olahraga Indonesia bisa lebih mudah bersaing di tingkat global.
• Memperkuat otonomi federasi dan KONI – Dengan pencabutan aturan yang mengurangi wewenang, federasi dan KONI dapat lebih leluasa dalam mengelola kegiatan olahraga.

Langkah ini diharapkan menjadi awal dari transformasi sistem olahraga Indonesia yang lebih transparan, demokratis, dan berkelanjutan.