Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terus menghadapi tantangan berupa kasus keracunan yang sering terjadi di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini masih belum cukup efektif dan memerlukan peningkatan perhatian serta partisipasi dari berbagai pihak.
Saat ini, pengawasan terhadap gizi dan higienitas MBG sebagian besar masih menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, hal ini menyebabkan keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) terbatas, meskipun mereka memiliki kelebihan dalam memahami kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Salah satu tokoh yang menyoroti pentingnya partisipasi Pemda adalah Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Ia menegaskan bahwa meskipun setiap dapur MBG sudah memiliki pengawas dan ahli gizi, kasus keracunan tetap saja terjadi. Menurutnya, Pemda lebih memahami kearifan lokal dan dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif jika diberi kesempatan untuk terlibat langsung.
"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," ujar Lucky.
Selain itu, pakar gizi masyarakat Tan Shot Yen juga menilai bahwa pelibatan Pemda sangat penting dalam pengawasan MBG. Menurutnya, BGN tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, dan posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di tingkat daerah.
"BGN terlalu eksklusif. Padahal, puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," kata Tan Shot Yen.
Ia menambahkan bahwa pola kebijakan MBG yang terlalu top-down akan sulit berjalan efektif. Oleh karena itu, kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar.
"Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar," tegasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Tan Shot Yen mendorong agar BGN bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya. Tujuannya adalah membuka ruang kolaborasi hingga level daerah, sehingga dinas kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu bisa berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.
Dengan adanya kolaborasi yang lebih kuat antara BGN dan pemerintah daerah, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!