1.000 Tambang Ilegal di Babel, 80 Persen Timah Diselundupkan

Presiden Prabowo Subianto Soroti Korupsi di Sektor Tambang

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatirannya terhadap praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia, khususnya dalam sektor tambang. Dalam pidatonya di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025), ia menyoroti kondisi tambang ilegal yang ada di Bangka Belitung (Babel). Menurutnya, daerah ini dulu menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, namun kini dihiasi oleh ratusan tambang ilegal.

"Sebagai contoh, di Bangka Belitung, yang selama ini menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal," ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa masalah ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengganggu lingkungan dan kesadaran masyarakat akan hukum.

Selain itu, Prabowo menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 80 persen hasil tambang timah diselundupkan ke luar negeri melalui kapal. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan dan tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo telah memberikan perintah kepada TNI-Polri dan Bea Cukai untuk segera menghentikan penyelundupan tersebut. Ia menegaskan bahwa mulai 1 September lalu, pihak-pihak terkait diminta membentuk koperasi besar-besaran di Bangka Belitung guna menutup operasi tambang ilegal yang selama ini menguras sumber daya alam negara.

"Saya perintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk melakukan penutupan secara besar-besaran. Sebanyak 80 persen hasil timah kita selama ini diselundupkan ke luar negeri, dan kini kita akan menghentikannya," jelasnya.

Dengan adanya tindakan tersebut, Prabowo mengklaim bahwa pada bulan September hingga Desember 2025, negara bisa menyelamatkan dana sebesar Rp22 triliun. Ia optimis bahwa pada tahun depan, jumlah ini bisa meningkat menjadi sekitar Rp45 triliun hanya dari dua pulau tersebut saja.

Penutupan Tambang Ilegal Berdampak Positif

Penutupan tambang ilegal ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga lingkungan. Banyak lahan yang sebelumnya digunakan secara ilegal kini kembali dikuasai oleh pemerintah. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah telah mengambil alih 321 hektare tambang ilegal, yang merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah juga mencerminkan komitmen untuk membersihkan sektor tambang dari praktik-praktik tidak sah. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan koordinasi antar lembaga, diharapkan dapat membangun sistem tambang yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Perintah Lengkap Prabowo untuk Mengatasi Tambang Ilegal

Prabowo juga memberikan perintah lengkap terkait pengelolaan tambang ilegal. Ia meminta agar semua pihak bekerja sama dalam menertibkan tambang ilegal, termasuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Ia menekankan bahwa penutupan tambang ilegal bukan hanya sekadar tindakan sementara, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo diharapkan dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi masalah serupa. Kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan pencegahan korupsi adalah bagian penting dari visi pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa.