Desakan PBB untuk Membekukan Partisipasi Israel dalam Kompetisi Sepak Bola Internasional
Sejumlah pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengajukan permintaan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Liga Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk menjatuhkan sanksi berupa pembekuan partisipasi Israel dalam semua kompetisi sepak bola internasional. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap konflik yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan Palestina, dengan alasan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Para pakar menegaskan bahwa FIFA dan UEFA memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak menormalisasi situasi yang melibatkan pelanggaran HAM. Mereka menyarankan agar sanksi diberikan pada tim nasional Israel, bukan pada atlet individu, guna menghindari diskriminasi berdasarkan kebangsaan. Jika desakan ini dijalankan, maka tim nasional putra Israel yang sedang berkompetisi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terkena dampaknya. Selain itu, klub seperti Maccabi Tel Aviv yang berpartisipasi dalam Liga Eropa UEFA juga akan terpengaruh.
Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia
Desakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Menurut para pakar, dengan memungkinkan Israel berpartisipasi, FIFA dan UEFA secara tidak langsung memberikan dukungan yang membantu mempertahankan situasi ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Seruan ini didukung oleh delapan pakar PBB terkemuka, termasuk pelapor khusus yang menangani isu hak budaya, rasisme, dan situasi HAM di Palestina, serta anggota kelompok kerja PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia.
Permintaan serupa pernah diajukan sebelumnya. Pada Kongres FIFA Mei 2024, Asosiasi Sepakbola Palestina (PFA) telah meminta pemungutan suara untuk membekukan Israel. FIFA merespons dengan mencari nasihat hukum independen dan meluncurkan dua investigasi terpisah terkait keluhan PFA.
Tanggung Jawab Dunia Olahraga
Para pakar menyatakan bahwa dunia olahraga tidak bisa lagi bersikap seolah-olah semuanya berjalan normal di tengah krisis kemanusiaan yang parah. "Dunia olahraga harus menolak anggapan bahwa semua berjalan seperti biasa," kata mereka dalam pernyataan bersama. Mereka menekankan bahwa badan olahraga harus mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran HAM yang berat, terutama ketika platform mereka digunakan untuk menormalkan ketidakadilan.
Selain itu, para pakar menyoroti kewajiban hukum yang mengikat FIFA dan UEFA. "Mereka harus memenuhi kewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau pertolongan yang akan membantu mempertahankan situasi yang diciptakan oleh kehadiran ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina." Seruan ini juga sejalan dengan upaya hukum yang lebih luas di tingkat internasional, termasuk mendukung implementasi pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ).
Preseden Sanksi Pembekuan
FIFA dan UEFA memiliki pengalaman dalam menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap negara anggota. Contoh paling relevan adalah keputusan mereka untuk membekukan partisipasi semua tim nasional dan klub Rusia pada Februari 2022, menyusul invasi negara tersebut ke Ukraina. Sanksi tersebut masih berlaku hingga saat ini.
Selain alasan perang, FIFA juga pernah menjatuhkan sanksi karena alasan lain. Contohnya, Federasi Sepak Bola Kongo pernah dilarang karena campur tangan pihak ketiga, sementara Federasi Sepak Bola Pakistan dibekukan karena gagal mereformasi konstitusinya untuk memastikan pemilu yang demokratis.
Dampak Kemanusiaan dan Langkah Berikutnya
Konteks di balik seruan ini adalah dampak kemanusiaan yang sangat besar dari konflik tersebut. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap PBB sebagai sumber paling andal, menyebutkan bahwa setidaknya 65.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai, meskipun jumlah kombatan dan warga sipil belum dijelaskan secara rinci.
Saat ini, FIFA sedang melakukan dua investigasi sebagai tindak lanjut dari keluhan PFA. Investigasi pertama fokus pada tuduhan diskriminasi oleh Asosiasi Sepak Bola Israel, sedangkan yang kedua menyelidiki klaim bahwa klub-klub Israel beroperasi di wilayah Palestina.
Dalam waktu dekat, dewan eksekutif UEFA akan mengadakan pertemuan pada 3 Desember di Nyon, Swiss. Pertemuan ini dapat menjadi forum pertama di mana seruan dari para pakar PBB ini dibahas secara resmi. Untuk keputusan yang lebih luas, forum utamanya adalah Kongres FIFA, yang rencananya akan diadakan pada 30 April 2026 di Vancouver, Kanada. Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh anggota asosiasi untuk membahas dan memberikan suara atas status keanggotaan Israel.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!