Penjelasan Menteri Sekretaris Negara Mengenai Kasus Wamenaker
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo masih menunggu kepastian hukum terkait kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebelum mengambil tindakan. Ia menjelaskan bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai hal tersebut dan memahami bahwa proses hukum berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Presiden sudah mendapatkan informasi, beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, dan beliau menghormati proses yang dilakukan oleh KPK. Proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika nanti terbukti bersalah, maka akan segera dilakukan pergantian,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
Kritik dari Tokoh Media Terhadap Pernyataan Presiden
Tokoh media senior, Budiman Tanuredjo, menilai pernyataan Presiden tidak selaras dengan pernyataannya sebelumnya yang menyatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Menurutnya, presiden seharusnya langsung memberhentikan Wamenaker Noel tanpa menunggu proses hukum.
“Bagi saya tidak perlu sampai terbukti. Dia sebagai Presiden langsung saja memberhentikan Noel, diberhentikan, karena sudah mencederai semangat antikorupsinya dari Presiden Prabowo,” kata Budiman dalam program Ngobrol Seru by IDN Times bersama Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, Kamis (21/8/2025) malam.
Pertimbangan untuk Tidak Mengganti Wamenaker
Budiman juga menyarankan agar posisi Wamenaker tidak perlu diganti. Ia menilai bahwa penggantian ini akan menjadi pemborosan, mengingat jumlah kabinet yang cukup besar. Dengan tidak mengganti posisi tersebut, langkah Presiden bisa mendapat respons positif dari publik terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi.
“Tidak perlu diganti juga Wakil Menteri itu, karena terlalu banyak pemborosan. Itu sebagai sebuah jawaban respons Presiden terhadap kritik publik terhadap begitu banyaknya wakil menteri,” ujarnya.
Penjelasan tentang KPK yang Menampilkan Barang Bukti
Budiman juga menyoroti bahwa KPK belum melakukan jumpa pers seperti yang diharapkan, meskipun mereka menggunakan cara lain dengan menampilkan barang bukti berupa 15 mobil dan 7 motor. Ia menilai ini adalah pertama kalinya KPK melakukan hal tersebut.
“Saya rasa ini baru pertama kali KPK show off seperti ini,” ujarnya.
Penilaian dari Pakar Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai bahwa Presiden seharusnya bertindak tegas terhadap anggota kabinet yang terlibat korupsi. Ia menegaskan bahwa tidak perlu menunggu proses hukum selesai sebelum memecat anggota kabinet yang bermasalah.
“Kalau memang dia mau bersih-bersih, harusnya gak usah nunggu terbukti. Gak usah nunggu, bahkan proses hukumnya, pecat aja, gak perlu dipertahankan. Jadi itu mesti dibaca bareng dengan fakta bahwa di dalam kabinet sebenarnya juga banyak yang abu-abu begitu wilayahnya, tapi tetap dipertahankan,” ujar Bivitri.
Kritik terhadap Pemberantasan Korupsi yang Dianggap Sebatas Retorika
Bivitri juga menyoroti kasus yang melibatkan kader Gerindra, Bupati Pati Sudewo. Namun, ia menilai bahwa kasus tersebut justru dibiarkan tanpa ada tindakan hukum. Menurutnya, Presiden seharusnya membersihkan semua masalah tersebut baik sebagai ketua umum partai maupun sebagai presiden.
“Jadi buat saya itu masih retorik semuanya, tidak ada buktinya,” tegas Bivitri.
Pernyataan Mensesneg Mengenai OTT Wamenaker
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan semakin keras dalam mengingatkan anggota kabinet untuk menjauhi korupsi. Hal ini berkaitan dengan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
“Tentu justru dengan kejadian ini akan, barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet, ini kan sekali lagi membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4 stadium lanjut gitu,” ujar Prasetyo.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden tidak akan mengumpulkan jajarannya terkait penangkapan Immanuel.
“Tidak, tidak. Masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahwa ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer.
“Bapak Presiden sudah dapat laporan, beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!