Demonstrasi Mahasiswa Banyumas Raya Tuntut Evaluasi Tunjangan DPRD
Pada hari Selasa, 23 September 2025 sore, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa Banyumas Raya melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Banyumas. Kegiatan ini berlangsung di kompleks Menara Teratai dan menjadi perhatian banyak pihak.
Para mahasiswa menuntut adanya evaluasi terkait tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD Banyumas. Tunjangan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2024. Mereka menilai bahwa ada ketimpangan antara apa yang diterima oleh para anggota dewan dengan masyarakat Banyumas secara umum.
Khairil, Koordinator Aksi Mahasiswa Banyumas Raya, menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan yang mencapai Rp42 juta lebih. "Tunjangan ini diberikan kepada ketua DPRD dan juga anggota-anggotanya. Sementara itu, masyarakat Banyumas yang masih berada di bawah garis kemiskinan tidak mendapatkan perlakuan serupa," ujarnya.
Ia menekankan bahwa dari segi akal sehat, hal tersebut dinilai tidak pantas. "Kami berharap ada keadilan dalam distribusi sumber daya yang ada di wilayah Banyumas," tambahnya.
Setelah melakukan aksi di depan gedung DPRD, para mahasiswa diterima oleh pimpinan dewan untuk mengadakan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan harapan agar masyarakat dan mahasiswa dapat ikut serta dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat.
"Kami akan melakukan kajian terhadap perbup maupun perda yang berkaitan dengan tunjangan dewan. Kami ingin partisipasi masyarakat dan mahasiswa semakin aktif dalam mengawasi peraturan-peraturan yang ada," ujar perwakilan dewan.
Tanggapan Pihak DPRD dan Fraksi Gerindra
Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Bupati Banyumas untuk melakukan evaluasi terkait Peraturan Bupati tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin menyerap aspirasi masyarakat terkait tunjangan dewan dan telah menyampaikannya kepada Bupati.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Banyumas, Rachmat Imanda, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan pandangan bahwa evaluasi Peraturan Bupati harus dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. "Jika ada usulan atau temuan yang menunjukkan bahwa pembahasan anggaran, misalnya untuk pendidikan, kurang memadai, masukan seperti ini sangat bagus," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat welcome terhadap mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat mengenai anggaran tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penetapan tunjangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. "Kami tetap menghargai aspirasi yang disampaikan, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.
Harapan Masyarakat dan Partisipasi Aktif
Demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan tunjangan. Mereka berharap agar pemerintah daerah lebih transparan dan adil dalam mengelola sumber daya yang ada.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses evaluasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Banyumas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!