Aktivis Gelar Pemungutan Suara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Ratusan Aktivis dan Korban Pelanggaran HAM Kumpul untuk Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Puluhan aktivis, akademisi, dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berkumpul dalam acara Rapat Oemoem Meluruskan Sejarah Indonesia pada Selasa pagi (11/11) di Langgeng Art, Yogyakarta. Acara ini dilaksanakan sehari setelah peringatan Hari Pahlawan dan secara eksplisit menolak penetapan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Acara tersebut menyoroti kegelisahan terhadap upaya memperkuat ideologi militerisme dan mengaburkan sejarah kekejaman Orde Baru. Ketua panitia acara, Marsinah (bukan nama sebenarnya), menjelaskan bahwa rapat umum ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran yang semakin meningkat menjelang Hari Pahlawan dan diperkuat dengan munculnya nama Soeharto sebagai salah satu calon pahlawan nasional tahun ini.

"Ini adalah persoalan untuk membangun narasi-narasi pengaburan sejarah kekejaman yang dilakukan oleh Orde Baru," tegas Marsinah.

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Dianggap Upaya Legitimasi Militerisme

Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, yang diumumkan tepat pada 10 November, dianggap sebagai upaya memperkuat militerisme di ruang sipil. Marsinah menyebutkan beberapa dosa besar Soeharto yang dilupakan oleh rezim saat ini, seperti:

• Lebih dari 30.000 orang tewas akibat daerah operasi militer (DOM) di Papua dan Aceh.
• 152 perempuan korban perkosaan pada Mei 1998, dengan 20 korban di antaranya meninggal dunia.
• Pembunuhan dan membungkam ratusan aktivis, termasuk Moses, mahasiswa yang tewas di Yogyakarta pada masa reformasi.

Acara Rapat Oemoem menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Foto: Januardi/JPNN

Gelar Pahlawan sebagai Alat Kuasa Politik

Marsinah menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini tidak lebih dari alat untuk melakukan peneguhan kuasa politik dan melegitimasi militerisme. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk kebohongan publik yang mengaburkan sejarah keadilan dan pelanggaran HAM.

“Hari ini menunjukkan bahwa kami tidak tinggal diam. Kami semua di sini adalah korban kebohongan terhadap pengaburan sejarah Soeharto sebagai pelanggar HAM,” kata dia.

Rapat umum tersebut juga mengkritik keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut Soeharto tidak terlibat dalam peristiwa kemanusiaan pada 1965. Marsinah menyebutkan bahwa ibu-ibu korban tragedi 1965 hadir menyatakan diri sebagai korban nyata dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terstruktur oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

“Gerakan akan terus dilakukan untuk menggagalkan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan melawan dokumen-dokumen seperti proyek Sejarah Nasional Indonesia yang ingin mencuci dosa Soeharto,” ujarnya.

Reaksi dari Tokoh dan Pejabat

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh di Istana Negara pada Senin (10/11). Sepuluh tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, yaitu Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsinah, Mochtar Kusumaatmaja, Hajjah Rahma El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih dan Zainal Abidin Syah.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI No 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai Soeharto tidak layak menyandang gelar pahlawan nasional. "Sebagai bagian dari sejarah yang ikut melihat, merasakan dan mendengar suasana batin gerakan reformasi, kami harus menyampaikan bahwa hati rakyat mengatakan bahwa Soeharto tidak pantas menjadi pahlawan," kata Eko.

Eko menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga etika dan moral dalam memberikan gelar pahlawan. "Soeharto memiliki rekaman kekuasaan kelam dalam kepemimpinan dirinya kala menjabat sebagai presiden yang akhirnya harus mundur karena tak lagi dipercaya rakyat," ujarnya.

Menurutnya, selama 32 tahun duduk di kursi presiden, Soeharto meninggalkan catatan buruk.