Pemprov Jawa Tengah Dapat Penghargaan Nasional dalam Penyediaan Perumahan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendapatkan penghargaan nasional sebagai provinsi peringkat pertama dalam melaksanakan Program Penyediaan Perumahan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, yang mengakui komitmen Pemprov Jateng dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Pemprov Jateng berhasil meraih penghargaan ini karena telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk bidang perumahan. Total sebanyak 17.510 unit rumah dialokasikan pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Aceh yang menempati posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
Maruarar menekankan bahwa pertumbuhan penyediaan fasilitas perumahan di Jateng, termasuk rumah subsidi, sangat signifikan. Hal ini terutama berkat kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menyampaikan apresiasi kepada gubernur atas kerja kerasnya dalam menjalankan program tersebut.
Penghargaan ini disampaikan dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, dinas-dinas, serta stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan perumahan.
Menurut Luthfi, Jateng mampu meraih peringkat pertama karena program Perbaikan Rumah Layak Huni bisa menciptakan sekitar 17.000 unit rumah. Ini sangat membantu masyarakat yang tinggal dalam kondisi ekstrem miskin.
Luthfi menjelaskan bahwa Pemprov Jateng telah menganggarkan dana dan melakukan kerja sama kolaboratif dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) serta dinas lain seperti tenaga kerja dan sosial. Upaya ini juga merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jateng.
Data Kondisi Perumahan di Jawa Tengah
Sebagai informasi, pada akhir 2024, kondisi perumahan di Jateng masih memiliki sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Komposisi backlog terdiri dari 1.022.113 unit untuk backlog kelayakan dan 310.855 unit untuk backlog kepemilikan.
Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi. Alokasi ini terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
Komitmen Mendukung Program 3 Juta Rumah
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.
Boedyo menjelaskan bahwa Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendirian dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
“Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan,” jelasnya.
Pada tahun 2025, alokasi rumah dari pemerintah provinsi mencapai 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067 unit. Boedyo menegaskan bahwa Pemprov Jateng terus memantau progres semua kerja kolaborasi tersebut.
“Kurang lebih jumlah totalnya 26.000-an, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan. Banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait pelayanan dasar perumahan ini,” jelasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!