Analisis CELIOS: RUPTL PLN 2025–2034 Jadi Ancaman Subsidi APBN

Peran IPP dalam RUPTL 2025–2034 dan Dampaknya terhadap APBN

Perencanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menunjukkan potensi beban serius bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor utama yang menyebabkan beban tersebut adalah keterlibatan besar dari produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Keterlibatan ini berdampak langsung pada lonjakan subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, dalam perannya sebagai ahli pada perkara RUPTL PLN 2025–2034 dengan nomor registrasi 286/G/2025/PTUN.JKT, menjelaskan bahwa hubungan antara IPP dan keuangan negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban fiskal pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Institute for Energy Economic and Financial Analysis (IEEFA) berjudul Transforming Indonesia’s Coal Dependence into Clean Energy Opportunities menyebutkan bahwa selama periode 2024, PLN membayar sebesar Rp 178,6 triliun kepada produsen listrik swasta. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pembayaran untuk listrik yang tidak benar-benar dimanfaatkan.

Dalam total pembayaran tersebut, PLN membayar listrik yang tidak diterima sebesar Rp 40,6 triliun akibat kontrak PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik). Dalam kontrak ini, PLN tetap diwajibkan membeli listrik dari produsen swasta meskipun tidak dibutuhkan. Beban serupa juga tercatat terjadi secara berulang dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data IEEFA, selama lima tahun terakhir (2020–2024), PLN mengeluarkan total pembayaran sebesar Rp 150,7 triliun untuk listrik yang tidak digunakan. Angka ini kemudian berdampak pada belanja subsidi dan kompensasi APBN. Baik PLN maupun keuangan negara menanggung beban biaya listrik yang tidak terpakai atau tidak disalurkan kepada PLN. Jumlah Rp 150,7 triliun dalam konteks penjualan listrik produsen swasta ke PLN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Proyeksi Subsidi dan Kompensasi dalam RUPTL 2025–2034

Dalam dokumen RUPTL 2025–2034, terdapat proyeksi kebutuhan subsidi dan kompensasi yang sangat besar melalui beberapa skenario Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Berikut adalah tiga skenario yang dijelaskan oleh Bhima:

• Skenario Pertama: Margin Usaha Public Service Obligation (PSO) 7 persen, di mana proyeksi kebutuhan subsidi dan kompensasi dari APBN ke PLN mencapai Rp 2.938 triliun secara total.
• Skenario Kedua: Margin PSO 7 persen ditambah PMN sebesar Rp 240 triliun, sehingga total kebutuhan subsidi dan kompensasi menjadi Rp 2.875 triliun.
• Skenario Ketiga: Margin PSO 10 persen, di mana total kebutuhan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 3.116 triliun.

Beban fiskal yang lebih besar pada skenario ketiga menunjukkan risiko yang signifikan terhadap APBN jika tidak ada perubahan kebijakan yang tepat.

Pengaruh Alokasi Investasi IPP terhadap APBN

Selain faktor makroekonomi dan kebijakan penggunaan energi baru terbarukan (EBT), alokasi investasi produsen listrik swasta dalam RUPTL juga memengaruhi beban APBN. Dalam RUPTL 2025–2034, alokasi investasi IPP mencapai 73 persen dari total kebutuhan investasi, yaitu sebesar Rp 1.566,1 triliun.

Alokasi ini memiliki dampak signifikan terhadap beban yang harus dikeluarkan oleh APBN dan PLN sebagai pihak yang menanggung biaya ketenagalistrikan. Dengan adanya rencana investasi yang besar, diperlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan APBN secara berlebihan.

Pengelolaan keuangan dalam RUPTL 2025–2034 menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan melibatkan IPP dalam skala besar, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pada stabilitas keuangan negara secara keseluruhan.