Ancaman dari Ulama dan Kiai terhadap Mardiono di Muktamar PPP
Dalam konteks pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar dalam Muktamar X pada 27–29 September 2025, muncul sejumlah narasi yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Plt Ketua Umum DPP PPP, Moerdiono. Narasi ini disampaikan oleh sejumlah ulama, kiai, serta pengurus partai dalam forum silaturahmi di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy atau dikenal sebagai Rommy, menilai bahwa narasi tersebut wajar dalam proses pemilihan ketua umum. Namun, ia menekankan bahwa aspirasi tersebut bukan sekadar manuver politik, melainkan seruan moral dari para ulama. Menurut Rommy, pandangan tersebut menyimpulkan bahwa Pak Mardiono sebaiknya tidak mencalonkan diri lagi karena di bawah kepemimpinannya PPP gagal bertahan di parlemen.
Rommy menjelaskan bahwa jika Mardiono kembali terpilih, banyak ulama dan kiai akan memilih untuk diam dan tidak lagi aktif dalam kepengurusan partai. Ia menegaskan bahwa PPP adalah partai yang didirikan oleh para ulama. Jika mereka menyampaikan pernyataan seperti itu, maka tindakan yang diambil bisa sangat memprihatinkan.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan yang harus dilakukan oleh PPP agar dapat kembali ke Senayan pada Pemilu 2029. Tiga langkah utama yang disarankan adalah outsourcing tokoh baru, rebranding partai berbasis Islam, serta penataan struktur organisasi yang lebih hidup hingga ke basis pesantren dan pengajian rutin.
Rommy menekankan bahwa PPP saat ini kekurangan tokoh. Oleh karena itu, partai perlu menarik figur-figur publik, merangkul ulama dengan jamaah besar, serta hadir dalam berbagai kegiatan keumatan. Menurutnya, politik adalah soal kedekatan.
Harapan para kiai, menurut Rommy, harus menjadi pertimbangan serius dalam muktamar. Jika diabaikan, bukan hanya elektoral PPP yang terancam, tetapi juga eksistensi partai sebagai warisan ulama.
Dukungan 33 DPW untuk Mardiono
Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari seluruh Indonesia telah resmi menyatakan dukungan kepada Muhammad Mardiono menjelang Muktamar ke-10 PPP. Dukungan ini datang sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Mardiono dalam memimpin partai.
Mardiono mengaku bersyukur atas dukungan ini dan menganggapnya sebagai amanah berat untuk melanjutkan perjuangan partai. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan posisi PPP ke parlemen setelah gagal memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Mardiono menyerukan kebersamaan seluruh kader di semua tingkatan. Ia menilai bahwa perjuangan ini tidak mudah dan membutuhkan kerja sama dari seluruh kader di Indonesia.
Dukungan terhadap Mardiono juga datang bersamaan dengan percepatan jadwal muktamar, dari Desember menjadi akhir September 2025, sesuai amanat konstitusi partai. Mardiono juga mengenang masa-masa sulit ketika harus mengambil alih kepemimpinan dari Suharso Monoarfa dalam waktu singkat menjelang Pemilu 2024.
Selama satu tahun empat bulan, ia bekerja keras untuk memastikan PPP tetap menjadi peserta pemilu. Dengan kerja keras itu dan dukungan mayoritas DPW, Mardiono semakin percaya diri melanjutkan kepemimpinan. Namun, ia menegaskan tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada forum muktamar.
PPP Tetap Terbuka bagi Semua Kalangan
Mardiono menegaskan bahwa muktamar merupakan forum tertinggi partai yang menentukan arah kepemimpinan. Ia juga menegaskan bahwa PPP tetap terbuka bagi semua kalangan, termasuk tokoh nasional, generasi milenial, dan Gen Z.
“PPP adalah rumah besar umat. Aturannya jelas, konstitusinya jelas. Semua harus dipatuhi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara didapuk sebagai ketua Relawan Pemenangan Mardiono (RPM), yang disebut Mardiono lahir murni dari inisiatif kader, bukan tim sukses resmi.
“Ini bukan tim sukses, melainkan kerelaan kader yang ingin berjuang bersama. Insyaallah tujuan kita satu, agar rakyat sejahtera dan negara kuat, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa,” ujarnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!