Komitmen Pemprov Jabar dalam Pembenahan Infrastruktur dan Sektor Lainnya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur di wilayahnya. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran APBD Perubahan 2025 yang meningkat secara signifikan, khususnya untuk sektor infrastruktur dan kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur naik dua kali lipat dibandingkan APBD murni 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjadikan pengeluaran pemerintah sebagai penggerak laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Menurutnya, peningkatan anggaran infrastruktur mencapai Rp2,7 triliun, sedangkan anggaran pada APBD murni 2025 hanya sebesar Rp2,1 triliun.
"Ini angka tinggi, Rp2,1 triliun, kenaikannya ekstrem," ujar Herman dalam acara PressTalk yang digelar PWI Jabar Pokja Gedung Sate, di Kota Bandung.
Selain infrastruktur, Dedi Mulyadi juga meningkatkan alokasi anggaran di beberapa sektor lainnya. Untuk sektor kesehatan, anggaran naik sebesar Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Sementara itu, anggaran ketahanan pangan meningkat sebesar Rp64,2 miliar menjadi Rp767 miliar. Pendidikan juga mengalami peningkatan sebesar Rp120 miliar, sehingga total anggarannya mencapai Rp11,3 triliun.
"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman-teman bisa melihat dari angka-angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif," tambahnya.
Target Pendapatan APBD Perubahan 2025
Selain fokus pada pengeluaran, Pemprov Jabar juga menetapkan target pendapatan APBD Perubahan 2025 dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Target pendapatan dari PKB sebesar Rp6,2 triliun dan BBNKB sebesar Rp3,5 triliun. Dalam perhitungan tersebut, termasuk juga pemutihan pajak.
"Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5, didalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun," jelas Herman.
Menurutnya, target ini sangat progresif, namun pelayanan publik tetap harus berjalan dengan baik. "Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan," sambungnya.
Tantangan dalam Merealisasikan Target
Namun, lanjut Herman, untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Jabar menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada sektor pendapatan karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.
"Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kami kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai," ujarnya.
Dengan peningkatan anggaran dan target pendapatan yang cukup besar, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!